Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Imbau SBY Serius Tangani NII

Kompas.com - 05/05/2011, 18:24 WIB

DEPOK, KOMPAS.com — Pihak Universitas Indonesia menyampaikan imbauan moral kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar serius menangani sepak terjang kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Hal itu disampaikan Direktur Kemahasiswaan UI Kamaruddin dalam kuliah umum bertajuk "Bahaya NII" di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/5/2011).

"Please, Bapak Presiden, korban sudah banyak berjatuhan dan itu calon pemimpin bangsa," ujar Kamaruddin.

Kamaruddin menyampaikan, gerakan NII menjadi masalah bangsa karena banyak menyasar para mahasiswa yang adalah calon pemimpin bangsa. Dikhawatirkan ajaran NII dapat merusak moral mahasiswa, keyakinan terhadap agamanya, sekaligus mengganggu kegiatan akademis.

"Pasti mengganggu akademis, soalnya ujung-ujungnya ada yang DO (drop out) dari perkuliahan," ungkap Kamaruddin.

Sebagai perwakilan universitas, ia meminta Presiden membuka ruang empatinya. Kamaruddin meminta Presiden lebih berempati terhadap para korban dan orangtua korban. "Bayangkan, bagaimana jika anak presiden yang terkena NII," ujarnya.

Bagi pihak universitas, lanjut Kamaruddin, sepak terjang NII cukup merisaukan dan menguras energi. Belakangan ini, perhatian dan tenaga pihak universitas, kata Kamaruddin, tersedot ke masalah NII ini.

"Harusnya kami sudah fokus dengan pengembangan prestasi mahasiswa ya. Kami jadi merasa mirip pemadam kebakaran, sangat melelahkan," ucapnya.

Ia juga khawatir jika masalah NII ini hanya menjadi isu sesaat yang akan dilupakan dalam satu atau dua minggu. "Kami tidak tahu isu apa lagi yang akan muncul dua pekan dari sekarang. Bukannya bangsa ini dinilai sebagai bangsa yang pelupa?" ujarnya.

Kamaruddin juga menyampaikan, masalah NII tidak dapat diselesaikan oleh pihak universitas saja. Diperlukan upaya kolektif dari sejumlah pihak, termasuk kepolisian dan unsur pemerintah lainnya. Kalau perlu, katanya, pemerintah menggelar rembuk nasional yang melibatkan UI, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan menteri-menteri. "Panji Gumilang (pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun) juga diundang. Mantan menteri-menteri NII juga, kalau perlu, mahasiswa kami kerahkan ke sana," katanya.

"Kami ingin masalah ini selesai supaya energi bangsa ke depan tidak tercurah dengan hal-hal seperti ini," tandas Kamaruddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu, Kamaruddin juga menyampaikan bahwa jaringan NII memang mulai memasuki kampus. Gerakan ini cukup aktif pada tahun 2003-2004, tetapi mulai meredup pada tahun 2010-2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Nasional
    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com