"Pegang Kata-kata Saya..."

Di era ini, para aktivis politik dan kemasyarakatan perlu mengubah cara pandang. Pengawasan akuntabilitas pemerintah perlu diarahkan pada dana-dana yang masuk melalui kerangka kerja sama komprehensif dengan negara peminang Indonesia. Praktik politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif perlu juga dicermati karena konteks masa kini menyajikan tantangan baru berupa etika pertumbuhan ekonomi. Di kala semua mitra menawarkan konsep kerja sama penunjang pertumbuhan ekonomi, perlu dipikirkan manfaat sebesar- besarnya yang juga adil dan merata dari kerja sama tersebut.

Sudah selayaknya Indonesia jeli menerima beragam pinangan kerja sama. Sebagai penopang dan figur pemersatu ASEAN, nasib 583 juta penduduk di kawasan ini jadi taruhannya. Apakah sang ketua ASEAN amanah bila kemampuan menyediakan lapangan pekerjaan di kawasan Asia Tenggara justru turun sejak 2007 (dari 61,7 juta jadi 61,1 juta di 2010) sesuai Laporan ILO 2011?

Dengan pengembangan kerja sama seperti kini, orang muda di kawasan ini masih punya risiko 4,7 kali jadi penganggur. Pertumbuhan mungkin relatif tinggi, tetapi apakah pekerjaannya layak dan menunjang jaminan sosial? UU Ketenagakerjaan nyaris tak berlaku buat banyak pekerja karena mereka bekerja pada perusahaan dan investor asing. Jika hasil kerja sama masa kini itu baru menguntungkan minoritas pekerja (bidang profesional dan teknis), sementara sektor yang mempekerjakan mayoritas penduduk juga sektor yang akan jadi prioritas integrasi (pertanian, karet, kayu, perikanan, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif), integrasi macam apa yang akan direncanakan? Semoga jadi bahan pemikiran bersama.

DINNA WISNU Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina