Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Choi Sangkal Alasan PKB

Kompas.com - 03/05/2011, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie, membantah keras alasan yang dikemukakan partainya untuk memecat dirinya dan Lily Wahid sebagai anggota DPR. Pria yang akrab dipanggil Gus Choi itu mengatakan, semua alasan pemecatannya hanyalah fitnah belaka. Gus Choi dan Lily dinilai telah melanggar sejumlah aturan partai. Peringatan keras kepada keduanya datang setelah mengambil sikap berbeda dengan garis partai terkait angket perpajakan.

"Rakyat tidak bisa dibohongi mengenai pemecatan saya dan Ibu Lily terkait angket pajak. Mereka cuma menghindar karena alasan itu tidak populer dan diketawain rakyat. Tapi lihat saja, nanti alasan yang dibuat-buat ini juga akan diketawain rakyat," kata Gus Choi saat ditemui wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (3/5/2011).

Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perihal pemecatan Gus Choi dan Lily Wahid. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum PKB Anwar Rachman mengemukakan, paling tidak ada 10 alasan PKB untuk memecat keduanya. Baik Gus Choi maupun Lily dianggap telah melanggar aturan organisasi karena mereka berdua telah banyak melanggar dan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang diambil oleh PKB.

Alasan lainnya adalah, keduanya dinilai sering melawan pimpinan partai, tidak aktif dalam kegiatan partai, tidak pernah datang ke kantor DPP, hingga tidak pernah menyerahkan 40 persen gaji mereka ke partai. "Tiap bulan saya bayar, itu fitnah semua. Bahkan, itu yang kemarin PKB seminar di DPR saya juga bayar. Akan kita ungkap semua kebohongan itu dalam pleidoi persidangan selanjutnya karena itu termasuk pembunuhan karakter. Nanti kita akan buktikan supaya mereka itu malu sendiri," tukas Gus Choi.

Seperti diketahui, Gus Choi bersama politisi PKB lainnya, Lily Wahid, mendapatkan sanksi dari partai karena membelot dari keputusan partai saat pengambilan keputusan hak angket perpajakan. Keduanya menyatakan setuju dengan pengajuan hak angket, sedangkan PKB menolak bergulirnya hak tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com