Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang Masuk NII Bukan karena Beban Ekonomi

Kompas.com - 29/04/2011, 10:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti terorisme International Crisis Group (ICG), Sidney Jones, menilai, gerakan Negara Islam Indonesia (NII) tak ada hubungannya dengan beban ekonomi yang menyebabkan orang-orang terjerat jaringan tersebut. Menurutnya, orang-orang memilih bergabung dengan gerakan itu karena memiliki kesamaan ideologi. Mereka diajak untuk bertukar pikiran tentang ideologi NII dan akhirnya merasa terpanggil untuk bergabung. 

"Faktor ekonomi bukan menjadi alasan mereka untuk mau bergabung. Banyak orang yang bergabung justru dari golongan menengah," ujar Sidney Jones saat mengikuti pengajian dan diskusi "Ancaman Negara Islam Indonesia, Mitos atau Realitas" di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/04/2011) malam. 

Ia menuturkan, gerakan NII menggunakan banyak modus, termasuk cuci otak, untuk mencari keuntungan secara finansial bagi kelompoknya. Hal ini terlihat dari target operasi mereka yang banyak mengarah pada intelektual muda berduit dengan kewajiban harus membayar iuran pada kelompok tersebut. 

Untuk mengantisipasi agar gerakan ini tidak mengarah pada tindakan radikalisme destruktif,  seperti pengeboman, ia menyarankan agar pemerintah mencari cara untuk melakukan audit keuangan terhadap kelompok ini. Sebab, menurutnya, kelompok ini memiliki uang dalam jumlah besar. Upaya audit, lanjut dia, juga selayaknya dilakukan untuk kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah pada aksi-aksi jihad destruktif. 

Dana yang dikumpulkan oleh mereka bisa diarahkan untuk sedekah fakir miskin, bantuan bencana alam, dan bantuan bagi keluarga mujahid yang dipenjara. 

Ia menengarai, NII tidak benar-benar ingin mendirikan negara tapi menggunakan ideologinya untuk mengumpulkan uang dan menipu para korban yang direkrut. Menurut penuturan korban, iuran wajib di kelompok ini diawal bisa mencapai Rp 2 juta. Belum iuran-iuran lain yang dibebankan kepada para anggota NII setelah bergabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com