BRICS, E-7, dan Indonesia

Budaya inovasi

Bagaimana cara kita mewujudkan prediksi itu jadi kenyataan? Berhubung sumber daya alam suatu saat akan habis, Indonesia masa depan haruslah jadi negara yang ditopang sumber daya manusia yang kuat di sektor pemerintah, swasta, wirausaha, parlemen, dan aparat hukum.

Di bidang infrastruktur lunak, peningkatan kualitas pendidikan dan sarana kesehatan adalah penting. Mengganti budaya materialisme dengan budaya prestasi dan inovasi sehingga sumber daya ekonomi digunakan secara produktif, tidak dikorupsi. Membangun budaya yang mengutamakan pencapaian prestasi, bukan kekayaan materialisme harus dibangun sejak dini.

Di bidang infrastruktur fisik yang harus dibangun adalah infrastruktur energi, pangan, dan jalur distribusi barang dan transportasi umum sehingga terhubung seluruh pelosok Tanah Air. Kenaikan harga barang tambang dan perkebunan telah meningkatkan ekonomi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sehingga diperlukan lembaga keuangan yang dapat menopang kegiatan perdagangan dan industri di wilayah luar Jawa. Harus diciptakan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara sehingga kegiatan ekonomi tak lagi terpusat dan membebani Jawa.

Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan investor swasta (domestik dan asing) yang ditopang oleh industri perbankan serta pasar modal yang kuat, sehat, dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kepercayaan investor asing di surat utang negara yang sudah mencapai Rp 200 triliun harus dijaga. Keuangan pemerintah dan neraca pembayaran harus terus dipertahankan sehat karena jika tidak akan membuat gejolak moneter yang mengganggu aliran kredit sektor perbankan dan pasar modal.

Dengan sistem desentralisasi seperti saat ini, tugas koordinasi dan eksekusi bukan hanya di pundak pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Di alam demokrasi, tugas perencanaan banyak melibatkan lembaga perwakilan rakyat di pusat dan daerah. Pembebasan lahan, konversi penggunaan lahan, izin dan anggaran pembangunan pelabuhan, pembangunan jalur kereta api, pembangkit tenaga listrik, jalur pipa gas, dan sebagainya melibatkan birokrasi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga legislatif. Tantangan terbesar saat ini ada pada koordinasi dan komitmen pemerintah pusat, pemda, DPR, dan DPRD.

 Mirza Adityaswara Ekonom, Analis Perbankan dan Pasar Modal