Inilah Kejanggalan Kasus Antasari

Kompas.com - 19/04/2011, 14:31 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan majelis hakim dalam perkara pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terpidana mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dinilai memiliki kejanggalan. Kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail, menyebut, salah satu kejanggalan adalah soal senjata yang digunakan untuk membunuh korban. 

"Kalau menurut ahli senjata, sebagaimana dipraktikkan di persidangan, senjata itu macet. Namun, menurut keterangan Abdul Mun'in Idris (ahli forensik RSCM), senjata (yang membunuh korban) berasal dari senjata yang baik," kata Maqdir kepada wartawan di Kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Selasa (19/4/2011). 

Diungkapkan, ia telah mendapatkan fotokopi berkas perkara penjual senjata dari seseorang bernama Teguh Minarto. Menurut keterangan Minarto, kata Maqdir, senjata tersebut ditemukan dari Aceh pascatsunami pada 2005. 

"(Senjata itu berasal) dari satu area yang dulu digunakan sebagai area PLN yang juga terkena tsunami. Ini kan membuktikan paling tidak senjata ini pernah terendam sehingga kemungkinan dapat dipastikan senjatanya itu rusak atau macet," tuturnya. 

Selain itu, Maqdir juga menjelaskan mengenai kejanggalan dalam perbedaan diameter anak peluru senjata tersebut. Menurut keterangan Mun'in, peluru yang terdapat di tubuh korban adalah 9 milimeter. Namun, senjata yang ditunjukkan dalam persidangan berkaliber 0.38 spesial. 

"Di mana menurut keterangan ahli senjata, senjata seperti itu tidak bisa menggunakan anak peluru 9 milimeter karena tidak muat dan terlalu kecil larasnya," tutur Maqdir. 

Untuk itu, ia berharap Komisi Yudisial mencermati putusan pengadilan dalam kasus Antasari, khususnya dalam menimbang keterangan-keterangan saksi. Ia menilai, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dapat membuat kredibilitas hakim menjadi buruk di mata masyarakat. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau saya melihatnya bukan untuk kepentingan Pak Antasari, tetapi untuk kepentingan kita ke depan. Supaya hakim-hakim sadar bahwa mereka diawasi oleh masyarakat. Meskipun tidak ada pengaduan, mereka seharusnya dan sepatutnya menimbang perkara dengan fakta sesungguhnya," kata Maqdir. 

Sebelumnya, KY menengarai adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi dalam kasus Antasari Azhar berkaitan dengan pengabaian bukti-bukti penting. Bukti tersebut antara lain keterangan ahli balistik dan forensik Abdul Mun'in Idris dan baju milik korban yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

    Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

    Nasional
    Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

    Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

    Nasional
    Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

    SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

    Nasional
    UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

    UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

    Nasional
    UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

    Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

    Nasional
    Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

    Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.