Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Pantau Kinerja Penyidiknya

Kompas.com - 07/04/2011, 15:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengatakan bahwa KPK perlu mengevaluasi kinerja internal. Hal itu terutama bagi para penyidik yang menangani kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom pada tahun 2004. Belum terungkapnya sang penyuap 25 anggota Komisi IX DPR 2004-2009 itu dinilai sebagai sebuah kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus ini.

"Dikhawatirkan, ada penyidik yang memiliki kekuatan tidak steril di dalam tubuh KPK. Oleh sebab itu, penuntasan kasus tidak bisa maksimal, terutama kasus traveller cheques ini (cek pelawat)," ujar Febri dalam diskusi di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Menurut Febri, pimpinan KPK harus secara tegas mengevaluasi para penyidik di KPK. Jika tidak dilakukan, maka nama besar KPK akan dipertaruhkan. Apalagi, masa jabatan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, hanya tersisa 8 bulan lagi. Ketegasan Busyro dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini.

"KPK harus dikritik dalam kasus traveller cheque ini. Mereka harus diawasi dengan tingkatan yang maksimal. KPK tidak boleh hancur dan kalah oleh mafia politik dan bisnis, terutama dalam kasus itu (cek pelawat)," ucap Febri.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratna Ningsih menduga, diskriminasi kasus cek pelawat ini terjadi karena KPK mendapat intervensi dan tekanan dari pihak luar.

"Jangan sampai ada intervensi kelompok-kelompok dari pihak luar untuk kasus ini sehingga terjadi diskriminasi. Ini kan juga menyangkut kredibilitas KPK," kata Erna dalam kesempatan yang sama.

Seperti yang diketahui, meski telah menetapkan 26 anggota DPR 2004-2009 sebagai tersangka, KPK belum menjerat satu orang pun yang disangka sebagai penyuap. KPK beralasan, saksi kunci, Nunun Nurbaeti, yang bisa menguak jati diri penyuap, belum bisa dimintai keterangan karena alasan sakit lupa berat.

Baca juga: Di Mana Arie Malangjudo?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com