Bisakah Gedung Baru Bawa Perubahan?

KOMPAS.com — "Apakah gedung baru DPR bisa bawa perubahan bagi kehidupan rakyat?" tanya Budi (33), seorang sopir bajaj, saat ditanya rencana pembangunan gedung baru DPR yang banyak diprotes akhir-akhir ini.

Budi berbicara lantang di tengah raungan kendaraan roda tiganya yang meliuk-liuk di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2011) lalu. Jalanan padat dan cuaca panas membuatnya mandi keringat. Saat berhenti di depan lampu merah, dia sibuk mengelap muka dengan handuk.

”Kalau bisa membuat kami lebih mudah cari rezeki dan menurunkan harga-harga kebutuhan jadi lebih murah, silakan dirikan gedung baru. Tapi, kalau tidak, untuk apa?” kata lelaki yang ngontrak di kawasan Sunter, Jakarta Utara, itu.

Cara berpikir Budi, yang mungkin mewakili masyarakat umum, cukup sederhana. Semua kebijakan pemerintah dianggapnya bagus jika bisa mengurangi beban hidup rakyat. Sebaliknya, semuluk apa pun program pejabat, jika tak bermanfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, hanya jadi slogan.

Budi mengaku mengikuti kontroversi soal gedung baru tersebut, terutama lewat siaran televisi. Dia kaget dengan biaya pembangunannya yang mencapai Rp 1,138 triliun. Jumlah uang sebanyak itu sulit dibayangkan oleh lelaki yang berpenghasilan sekitar Rp 50.000 per hari itu. ”Kalau ditunaikan, apa seluruh uang itu muat diangkut dengan tiga truk besar? Kalau untuk membantu ekonomi wong cilik seperti kami, wah, pasti lebih berguna,” katanya.

Tak jauh dari situ, Hendra (32), seorang tukang ojek, juga mengaku melihat masalah gedung wakil rakyat di televisi. Dia heran, kenapa sebagian anggota DPR ngotot membangun gedung semewah itu, bahkan dikabarkan punya kolam renang dan spa segala. Padahal, kehidupan rakyat sedang susah.

Dia bingung melihat politisi atau pengamat yang berdebat soal perlu-tidaknya gedung baru tersebut. Sama-sama mengatasnamakan rakyat. Bangunan baru dianggap penting untuk mendukung kinerja DPR yang berjuang untuk rakyat. Alasan penolakan karena lebih baik lembaga itu fokus mengurus rakyat.

”Entah mana yang benar? Kalau anggota DPR dipilih rakyat mengaku memperjuangkan aspirasi rakyat dan menggunakan dana rakyat, lalu kenapa soal pembangunan gedung tak tanya langsung rakyat?” katanya sambil garuk-garuk kepala.

Mungkin sebagian anggota Dewan memang tidak merasa perlu meminta persetujuan rakyat. Ketua DPR Marzuki Alie, di Jakarta, Senin (4/4/2011) lalu, mengungkapkan, rencana pembangunan telah diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dengan anggota wakil dari semua fraksi. Prosedur rencana itu terus berjalan sampai saat ini. Hanya rapat paripurna yang bisa memutuskan, apakah rencana itu diteruskan atau dibatalkan.

“Jangan polemik di DPR itu melibatkan rakyat. Rakyat itu perlu ketenangan agar bisa bekerja untuk kehidupan sehari-hari,” katanya.

Bahkan, Marzuki bilang, rakyat biasa tak perlu diajak membahas gedung baru. Hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah tersebut. ”Kalau dibawa memikirkan bagaimana perbaikan sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya,” kata Marzuki, Jumat lalu.

Rakyat kecil—yang dianggap tidak mengerti soal gedung itu—ternyata juga tidak tenang menyaksikan tingkah polah wakilnya. Bagi Samuel (53), pedagang kecil di Tanjung Priok, Jakarta Utara, polemik gedung baru itu membuatnya kian gemas. Ketika kerja DPR untuk menyejahterakan rakyat belum jelas, malah meminta fasilitas mewah. ”Kalau mau berjuang untuk rakyat, dengan gedung yang ada sekarang pun sudah bisa dilakukan,” kata Samuel.(Ilham Khoiri)

Baca juga Marzuki: Malu Sama Rakyat