KPK Telaah Laporan LSM soal Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantauan Rencana Pembangunan Gedung DPR terkait dugaan korupsi dalam rencana pembangunan gedung DPR. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya tengah menelaah laporan tersebut.

"Masih dipelajari, kami telaah dulu," kata Johan ketika dihubungi, Rabu (6/4/2011).

Apakah KPK akan menyelidiki dugaan korupsi yang disampaikan sejumlah LSM tersebut, menurut Johan, tergantung dari hasil penelaahan.

"Kemarin kan ada info, data tambahan dari LSM itu, kami dalami dulu," ujanrya.

Sejumlah LSM, Selasa (5/4/2011), menyerahkan sejumlah bukti tambahan untuk melengkapi laporan aduan yang mereka sampaikan ke KPK tentang dugaan korupsi rencana pembangunan gedung DPR. Laporan itu telah dimasukkan pada Februari lalu. Koalisi LSM meminta KPK segera menelisik dugaan adanya penyelewengan dalam rencana pembangunan gedung DPR, terutama yang berkaitan dengan anggaran biaya konsultasi rencana pembangunan gedung yang nilainya mencapai Rp14,5 miliar.

Peneliti Transpansi Internasional Indonesia  yang tergabung dalam koalisi, Heni Yulianto, mengatakan, terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam penentuan anggaran konsultasi tersebut. Penganggaran dana konsultasi dinilainya tidak transparan dan melalui proses yang tidak wajar.

"Apakah memang ada indikasi korupsi, mark up, atau permainan antara oknum DPR dan kontraktor," katanya.

Ketidakwajaran tersebut, lanjut Heni, terlihat pula dari biaya konsultasi yang berubah-ubah. "Awalnya dibilang Rp 50 miliar, berubah jadi Rp 20 miliar, sekarang Rp18 miliar sekian, kemarin Setjen (Sekretariat Jenderal DPR) merevisi angka jadi Rp14,5 miliar. Ini menjadi angka-angka yang misterius yang sebenarnya publik wajib bertanya angka itu riilnya berapa, untuk apa saja," ujarnya.

Selain itu, anggaran untuk biaya konsultasi tersebut, sepengetahuannya tidak disetujui pimpinan DPR periode sebelumnya. "Tetapi ini terus-menerus berjalan. Keputusan politik apa yang melanjutkan ini? Dokumen yang mana? Yang disampaikan ke kami selalu dokumen yang sudah diedit, bukan yang asli," ungkap Heni.