Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Efek Buruk Studi Banding DPR

Kompas.com - 02/04/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ngototnya DPR untuk membangun gedung baru DPR  membuat heran publik. Budayawan dan pengamat sosial Radhar Panca Dahana menilai gagasan gedung baru adalah efek buruk studi banding anggota Dewan ke luar negeri.

"Studi banding-banding itu efek buruknya, ya, begini. Bandingin gedung-gedung di negara sana. Padahal, belum tentu PDB-nya sama. Itu studi banding malah bawa efek buruk. Efek positif yang kita harapkan malah tak terjadi," ungkapnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (2/4/2011).

Radhar mengatakan, legislasi yang menjadi agenda para wakil rakyat pascastudi banding tak kunjung beres. Prolegnas selalu tak bisa terpenuhi. Belum lagi proses pembuatan UU selalu direkayasa. Padahal, prosesnya dibiayai oleh rakyat. Ujungnya, rakyat juga yang rugi.

Karena itu, Radhar tak percaya bahwa pembangunan gedung baru DPR akan memperbaiki kinerja wakil rakyat ke depannya. "Mustahil," ungkapnya.

Menurutnya, dari dulu penambahan fasilitas anggota Dewan, seperti mobil dinas maupun rumah jabatan, tak menunjukkan hasil yang signifikan mengenai kerja anggota Dewan. DPR malah menjadi institusi yang paling buruk kinerjanya.

"Enggak ada jaminan, sejarahnya selalu begitu. Malah sebaliknya, justru makin anjlok, karena semakin nyaman. Lupa kerjaan," ujarnya.

Radhar yakin rencana pembangunan gedung baru DPR hanya akal-akalan untuk sebuah persekongkolan bisnis. Pasalnya, proses dan tahapan yang berjalan antara Dewan periode lalu hingga periode ini sama sekali tak sinkron.

"Ini pengkhianatan dari peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com