Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Mengaku Prihatin...

Kompas.com - 02/04/2011, 10:05 WIB

Pertanyaan berikutnya, apakah tidak lebih baik dana pembangunan DPR Rp 1,1 trilliun tersebut dialihkan untuk hal lain yang berkaitan dengan masyarakat langsung, misalnya bantuan untuk masyarakat miskin, sementara pembangunan Gedung DPR nanti saja. Pertanyaan tersebut rasional, tapi tidak visioner, mengingat DPR setiap tahun membahas anggaran sebesar Rp 1.200 trilliun dan setiap tahun akan meningkat pesat.

Dengan DPR yang kredibel, saya yakin akan dapat ditingkatkan efisiensi alokasi dan pemakaian anggaran minimal 5 persen, artinya setiap tahun akan ada efisiensi dana sebesar Rp 60 triliun atau lebih yang dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat, dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 1,1 triliun untuk masa 2 tahun (Rp 0,55 triliun per tahun) atau hanya 0,05 persen dari APBN. Semua keputusan tersebut diambil secara bulat oleh BURT yang mewakili semua unsur fraksi di DPR.

Bagi mereka yang mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir, akan sangat memahami pemikiran pemikiran tersebut. Namun sayangnya, yang bersuara di media adalah mereka yang tidak pernah mengikuti proses tersebut dan cendrung memolitisasi demi citra politik untuk kepentingan yang sangat egois, padahal langkah tersebut sangat membodohi rakyat.

Sebagai profesional, saya siap mempertanggungjawabkan keputusan BURT tersebut, karena sudah melalui proses yang panjang dan melelahkan dengan perdebatan yang keras, namun batal hanya karena kepentingan citra daripada pertimbangan kinerja.

Ada banyak pandangan yang miring dengan keteguhan kami dalam mempertahankan sikap tentang persoalan gedung ini, sudah kami antisipasi dengan meminta kepada KPK dan BPK untuk secara intens mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sebagai kuasa pemegang anggaran.

Bagi saya pribadi, sepanjang sudah bekerja sesuai kapasitas dan kompetensi serta kewenangan yang saya miliki, tidak ada yang perlu disesalkan dengan pembatalan tersebut.  Kompasianer yang peduli dengan masalah ini silakan mengomentari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

    Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

    Nasional
    Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

    Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

    Nasional
    Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

    Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

    Nasional
    4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

    4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

    Nasional
    Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

    Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

    Nasional
    Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

    Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

    Nasional
    Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

    Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

    Nasional
    Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

    Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

    Nasional
    Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

    Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

    Nasional
    Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

    Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

    Nasional
    Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

    Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

    Nasional
    Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

    Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

    Nasional
    Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

    Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

    Nasional
    Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

    Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

    Nasional
    Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

    Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com