Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Menunggu...

Kompas.com - 01/04/2011, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — PKS tetap akan menunggu hasil pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin untuk menentukan kepastian kontrak koalisi ke depan.

Wakil Sekjen PKS Mahfud Siddiq mengatakan, sikap menunggu ini adalah sikap resmi PKS yang dihasilkan dalam rapat koordinasi segenap pimpinan PKS di Lembang, Kamis (31/3/2011) kemarin.

"Pembahasan koalisi dilatari gagasan pembaruan kontrak koalisi pada dokumen kode etik koalisi. Dari pandangan-pandangan yang berkembang, disimpulkan bahwa sikap PKS masih akan menunggu realisasi pertemuan dan pembicaraan antara Presiden SBY dengan KH Hilmi Aminuddin," ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq telah menginformasikan bahwa Presiden Yudhoyono telah menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Namun, lanjutnya, hingga hari ini PKS belum memperoleh kepastian soal waktu pertemuan.

Dalam tubuh PKS sendiri, kebijakan koalisi ditentukan oleh Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro. Oleh karena itu, pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Hilmi sangat diharapkan sebagai pintu masuk untuk mengambil langkah maju dalam hubungan kedua partai di pemerintahan. PKS masih menunggu konfirmasi kapan pertemuan akan dilakukan.

"Pak Hilmi menegaskan, sekecil apa pun perubahan kontrak koalisi harus dibawa dan diputuskan di Majelis Syuro sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Dan, menurut beliau, kontrak koalisi yang ada saat ini sudah bagus, tinggal selesaikan problem-problem implementasinya saja," tandasnya.

Tensi hubungan koalisi partai-partai pendukung pemerintah sempat meninggi menyusul perbedaan sikap di antara partai koalisi dalam soal usulan Hak Angket Pajak. PKS bersama Golkar memilih untuk mendukung hak angket pajak, sedangkan Demokrat bersama partai koalisi lain menolak.

Selengkapnya mengenai isu koalisi, silakan ikuti Evaluasi Koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com