Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSSI Menolak Kosongkan Kantor

Kompas.com - 31/03/2011, 04:55 WIB

”Kalaupun, misalnya, PSSI sudah dibekukan, siapa yang melanjutkan otoritas untuk lanjutan program-program itu nanti tentu atas rekomendasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan akan kita rekomendasikan juga,” ujar Sudi.

CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono, Rabu sore, datang ke Sekretariat PSSI untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pertandingan antara Persija Jakarta dan Persipura Jayapura pada Kamis sore. ”Semua persiapan tidak ada masalah,” ujar Joko.

Nugraha dilaporkan

Tim Advokasi untuk Kehormatan Bangsa pada Rabu pagi melaporkan Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI atas pernyataan Besoes bahwa pembatalan kongres PSSI dilakukan atas dasar usulan utusan FIFA dan AFC. Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk kebohongan kepada publik.

”Pihak FIFA dan AFC membantah dan tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu. Atas dasar itu, sebagai masyarakat pencinta sepak bola dan sebagai advokat, kami akan melaporkan saudara Nugraha Besoes,” ujar salah satu anggota tim advokasi, Mangapul Silalahi.

Untuk sementara ini, menurut Mangapul, ia hanya melaporkan Nugraha. ”Kalau pernyataan itu disepakati pengurus PSSI, dalam perkembangannya kami juga akan melaporkan Nurdin Halid,” ujarnya.

Anggaran PSSI

Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengungkapkan, Kementerian Keuangan tidak akan mengalirkan dana APBN kepada lembaga yang tidak diakui pemerintah. Hal itu berlaku umum, termasuk kepada PSSI, jika kepengurusannya dinyatakan telah dibekukan. Hal ini disampaikan saat jeda rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

”Apabila lembaga itu dibekukan, tidak bisa lagi ada pengalokasian anggarannya,” ujar Agus. Agus berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga segera menyampaikan laporan resmi mengenai status PSSI. ”Dengan demikian, kami dapat bersikap secara resmi juga soal anggaran.”

Aktivis ”Save Our Soccer”, Apung Widadi, menilai, pemerintah tidak cukup hanya membekukan kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.

”Pemerintah juga harus meminta pertanggungjawaban Nurdin atas penggunaan dana- dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama kepengurusannya,” kata Apung.

(WHY/FER/OIN/ATO/BIL/ANG)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com