Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Telaah Laporan Yusuf Supendi

Kompas.com - 30/03/2011, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah laporan salah satu pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi, terkait dugaan penggelapan dana Rp 10 miliar oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, pihaknya akan memberi jawaban kepada Yusuf Supendi atas laporannya paling lama 30 hari.

"Belum ada kesimpulan, masih ditelaah. Dalam waktu 30 hari si pelapor akan diberi tahu, misalnya laporan Anda ada yang kurang, perlu dilengkapi, atau bukan domain KPK," kata Johan (30/3/2011) di Jakarta.

Pada Senin (21/3/2011), Yusuf Supendi melaporkan Anis Matta atas dugaan penggelapan dana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2007 dari Adang Daradjatun. Menurut Yusuf, sebagai anggota DPR, Anis Matta termasuk penyelenggara negara.

Saat membuat laporan ke KPK, mantan anggota DPR 2004-2009 itu menyerahkan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya. Sebagai bukti, Yusuf menyerahkan daftar data, di antaranya sejumlah dokumen, amplop kecil berisi surat sakti, alat bukti terkait dana Rp 10 miliar, nama-nama 12 saksi terkait dugaan penggelapan Rp 10 miliar oleh Anis, dan nama pemegang bukti fisik manipulasi data donatur ke KPU.

Selain melaporkan Anis ke KPK, Senin (28/3/2011), Yusuf didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Rivai, melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Luthfi dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

"Pak Yusuf kan dituduh berkolaborasi dengan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menjatuhkan partai, padahal dia tidak pernah mengenal BIN," ujar Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com