WikiLeaks Sebaiknya Ditanggapi Bijaksana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, mengatakan, informasi bocoran WikiLeaks hendaknya ditanggapi dengan bijaksana. Jangan cepat dipercaya, jangan cepat pula disalahkan. Menurutnya, setiap warga dunia seharusnya memiliki pemahaman bahwa intelijen di semua negara membangun informasi berikut analisis-analisisnya. Bisa tepat, bisa juga kurang tepat.

"Kita belum punya bukti kan kalau WikiLeaks itu salah atau tidak. Lagi pula, WikiLeaks itu belum pernah terbukti benar di Indonesia, tapi di dunia belum terbukti salah juga," tegasnya di Gedung DPR RI, Rabu (23/3/2011).

Oleh karena itu, Effendy mengatakan, pemberitaan WikiLeaks tak perlu ditanggapi secara berlebihan, apalagi sampai dikatakan sampah. Pejabat publik Indonesia seharusnya bisa mencontoh pejabat publik di Amerika Serikat yang tak langsung "panas" atau reaktif dalam menanggapi suatu pemberitaan jika dugaan yang dimuat memang tidak dilakukan oleh pejabat tersebut.

Menurut Effendy, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua MPR Taufiq Kiemas dapat menggunakan hak jawab atas pemberitaan harian The Age dan The Sydney Morning Herald jika dirasa merugikan secara personal.

"Kalau ada hak jawab, ya pakai. Yang menakutkan kalau tiba-tiba ada rangkaian bom buku yang muncul," tandasnya.

Seperti diketahui, harian Australia, The Age, pada Jumat (11/3/2011) memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan setidaknya seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".