Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Tak Ada yang Ingin Gulingkan SBY

Kompas.com - 23/03/2011, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah kabar soal adanya sejumlah purnawirawan jenderal yang hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta,” kata Purnomo kepada para wartawan di sela-sela acara Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

”Namun, hal itu gagal,” kata Chep.

Chep juga mengatakan, dirinya sempat didekati oleh seorang purnawirawan bintang tiga pada awal Januari silam.

”Purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut mengatakan bahwa kita harus berjihad. Kita tidak boleh mundur sehingga pembohong itu dapat digulingkan,” kata Chep mengulangi kata-kata purnawirawan jenderal tersebut.

Dikatakan pula bahwa Ahmadiyah harus dilarang, ”Atau kita akan melakukan revolusi.”

Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat di lapangan. Saat ini tidak ada laporan soal eskalasi gerakan menggulingkan Presiden. ”Tidak ada itu. Tidak sampai sejauh itu. Itu clear. Kalaupun itu ada, itu akan kami hadapi,” katanya.

Purnomo mengatakan, pemerintah tidak akan meminta klarifikasi dari Al-Jazeera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com