PDI-P: Setgab Jangan Ganggu DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Riuh rendah dinamika koalisi diharapkan tidak mengganggu kerja individu anggota Dewan. Terutama, para politisi yang berasal dari partai koalisi pemerintahan. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Selasa (22/3/2011), di Gedung DPR, Jakarta. Ia mengingatkan, agar seluruh anggota DPR fokus pada pekerjaannya sebagai wakil rakyat, meski ada gonjang-ganjing Sekretariat Gabungan yang menaungi partai koalisi.

"Soal solid dan tidak solid bukan posisi kami menyampaikan pendapat. Jangan sampai posisi Setgab menganggu fungsi DPR. Ingat, DPR bukan bagian dari pemerintah, lembaga wakil rakyat yang perjuangkan aspirasi rakyat. Keributan mereka sangat mengganggu," kata Tjahjo.

PDI Perjuangan sendiri, lanjut Tjahjo, tak ingin mengomentari persoalan "rumah tangga" diantara partai koalisi, karena posisi partainya yang berada di luar pemerintahan. Apalagi, tata kelola pemerintahan bersifat presidensiil.

"Selain itu, pemerintah jangan diributkan pembagian kekekuasaan. Yang bebas bertanggung jawab saja," tambahnya.

Hubungan antar-partai koalisi memang sempat memanas pasca pengguliran wacana angket kasus perpajakan. Dua partai koalisi, Golkar dan PKS, memilih sikap mendukung pengguliran hak angket, berbeda dengan mayoritas partai koalisi yang menolaknya. Ketika hak angket gagal digulirkan, nasib kedua partai di dalam koalisi dipertanyakan, setelah Presiden SBY mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap koalisi. Situasi ini menyebabkan tidak kondusifnya hubungan antar-partai koalisi yang dianggap dapat mengganggu kinerja pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai evaluasi koalisi dan nasib partai yang bersikap berseberangan dengan pemerintah.