Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setgab Komitmen Tak Saling Menihilkan

Kompas.com - 21/03/2011, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pertemuan para pemimpin partai dan fraksi partai anggota koalisi, Rabu pekan lalu, tidak memformalkan kesepakatan apa pun terkait Sekretariat Gabungan (Setgab). Menurut dia, pertemuan itu hanya menjadi wadah rekonsiliasi hubungan antar-anggota Setgab pascakisruh  pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan di DPR.

”Ada keinginan semangat untuk melupakan duka kemarin dan melihat ke depannya. Ingin memperbaiki dengan situasi yang lebih kondusif,” tuturnya di Gedung DPR, Senin (21/3/2011).

Priyo mengatakan, tak ada kesepakatan tertulis dan tanda tangan terhadap komitmen apa pun dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kewenangan untuk memformalkan aturan atau kesepakatan berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab. Pertemuan hanya membicarakan bagaimana setiap anggota Setgab bisa saling menghormati ke depannya.

”Hanya semangat untuk saling menghormati ke depannya, tidak saling menihilkan karena ingin menata kembali hubungan yang baik,” ujarnya.

Hanya saja, kesepakatan tak formal itu tetap menyadari bahwa perbedaan pendapat dari setiap anggota koalisi tetap dimungkinkan, meskipun harus dibicarakan dulu di dalam forum Setgab ke depannya. Golkar juga tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap partai tak perlu mengubah haluan politiknya hanya untuk mencapai kesepakatan. Setiap partai juga tak dilarang untuk membungkam mulut para politisinya untuk berkomentar. Namun, semua pihak harus berusaha menahan diri untuk tidak berkomentar hal-hal yang negatif bagi hubungan ke depannya.

Gini, biasanya itu kan ada aksi, makanya ada reaksi. Biasanya Golkar tak mau memulai. Kalau Anda diserang, enggak melawan, suatu saat diinjak-injak Anda,” tuturnya.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com