Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarik: Kami Bukan Anak Tiri

Kompas.com - 14/03/2011, 22:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Mubarik Ahmad, mengatakan, umat Ahmadiyah bukan anak tiri di Indonesia yang tidak memperoleh haknya untuk mendapat perlindungan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, dalam hal ini shalat.

"Kami hormati aturan itu (perda dan SKB tiga menteri), tapi kami juga punya hak untuk shalat dan beribadah. Ahmadiyah juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jangan karena beberapa di antara kami masuk Ahmadiyah, maka kami dianaktirikan. Jangan selalu diperlakukan seperti itu," ungkap Mubarik saat ditemui Kompas.com, Senin (14/3/2011).

Menurutnya, soal sejumlah umat Ahmadiyah yang masih melakukan aktivitas seperti shalat itu merupakan pada masing-masing individu. Tidak ada dari PB Ahmadiyah yang akan melarang untuk shalat ataupun membujuk untuk tetap shalat.

"Diserahkan masing-masing pada individu umat Ahmadiyah. Ada yang ingin tetap shalat, silakan, ada yang takut shalat Jumat karena takut diserang, silakan. Itu tergantung individu masing-masing. Menurut saya, persoalan agama adalah persoalan individu dengan pencipta-Nya. Apa pun agama yang mereka ambil, saya hormati. Siapa pun manusianya harus kita hormati," ujar Mubarik.

Saat ini Mubarik hanya berharap Pemkot Bogor dan Pemprov Jawa Barat melindungi warganya meskipun warga tersebut adalah umat Ahmadiyah, terutama dari tindak kekerasan kelompok tertentu. "Apakah Pemkot Bogor sudah melindungi warganya? Kami harap begitu karena WNI masuk menjadi anggota Ahmadiyah bukan berarti hilang jati dirinya sebagai WNI. Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bebas dan merdeka dan menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Mubarik.

Senyum Mubarik tak pernah hilang meskipun berbagai ancaman dan tindak kekerasan terjadi pada dirinya dan teman-temannya sesama Ahmadiyah. Mubarik percaya mereka bersama-sama mengenalkan kepada dunia bahwa Islam indah dan damai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com