Australia Tak Perlu Klarifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai tak perlu meminta klarifikasi dari pemerintah Australia terkait pemberitaan yang tidak mengenakkan mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh The Age dan The Sidney Morning Heralds Australia. Menurut pengamat politik J Kristiadi, pemberitaan pers dan media dalam negara demokratis tentu tak terkait dengan pendapat negara atau pemerintah setempat.

"Setiap negara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada persnya. Tapi suara persnya 'kan bukan suara negara atau suara pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan negara ini. Jadi biasa saja. Sama seperti kita bisa kritik siapa saja, kita bisa mengagumi siapa saja. Tapi itu nothing to do dengan sikap pemerintah. Tidak ada. Anda kan kalau memberitakan 'kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Apalagi, ini koran yang sudah tua sekali. Abad ke-19 sudah terbit. Jadi biasa saja," katanya di Gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Kristiadi justru mengatakan klarifikasi bisa diminta Indonesia dari pemerintah Amerika Serikat. Namun, bukan klarifikasi mengenai substansinya tapi alasan kebocoran informasi-informasi tersebut kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kedutaan AS perlu ditanyai saja, kok bisa bocor. Tapi 'kan yang dibocorin juga bukan hanya Indonesia, Amerika juga dibocorin, Filipina, Thailand, Malaysia, dibocorin semua," tambahnya. Lagipula, masyarakat tak perlu langsung percaya dengan data-data pemberitaan yang berasal dari Wikileaks. Namun, tak juga perlu langsung anti dengan berita tersebut. Pasalnya, data yang diungkapkan kedua media Australia ini dari Wikileaks masih bersifat mentah.

Presiden SBY sendiri memiliki hak untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut atau mendesak The Age dan Sidney Morning Heralds untuk memberikan kesempatan melakukan hak jawab atas pemberitaan yang dinilai merugikan citranya tersebut. Kristiadi mengatakan, kedua media tersebut tentu terikat dengan etika yang mau tak mau akan memberikan kesempatan itu kepada Presiden SBY.