Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bantah Berita "The Age"

Kompas.com - 11/03/2011, 21:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI-P membantah keras kebenaran isi artikel di harian terbitan Australia, The Age, yang menyebutkan bahwa Taufik Kiemas, suami Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, terlibat dalam kasus korupsi semasa pemerintahan Megawati yang kemudian diendapkan proses hukumnya atas rekomendasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, kebenaran berita tersebut bisa segera diklarifikasi langsung kepada mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Menurut Tjahjo, bocoran data intelejen luar negeri tak selalu harus ditanggapi dengan serius. Apalagi data-data mengenai kasus Taufik Kiemas sama sekali tak pernah didengar sebelumnya dan tak ada ujung dan pangkalnya.

”Saya sebagai ketua fraksi selama ini tidak pernah dengar dan membaca berita media atau laporan dari kelompok komisi yang membidangi hukum tentang adanya isu kasus tersebut. Saya kira Pak Hendarman Supanji masih ada. Ya beliaulah yang saya kira berhak mengklarifikasi kalau mau berkomentar, karena terkait kelembagaan negara dan kepresidenan,” tutur Tjahjo kepada wartawan, Jumat (11/3/2011).

Harian The Age dan The Sidney Morning Heralds edisi Jumat (11/3/2011) memuat tulisan berdasarkan data bocoran dari Wikileaks yang memuat dugaan kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan di dalam negeri Indonesia yang melibatkan Presiden Yudhoyono, Ny Ani Yudhoyono, Taufik Kiemas, mantan Wakil Presiden dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, serta mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

    12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

    Nasional
    Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

    Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

    Nasional
    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Nasional
    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    Nasional
    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    Nasional
    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Nasional
    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Nasional
    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    Nasional
    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Nasional
    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Nasional
    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Nasional
    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com