Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Harus Tetap Tunjukkan Ciri Khas

Kompas.com - 10/03/2011, 16:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mengaku terbuka dengan segala bentuk baru dari kontrak koalisi yang akan dirumuskan. Politisi senior Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku belum mengetahui kesepakatan baru yang akan dijalani. Namun, menurutnya, kontrak baru harus memuat satu keinginan Golkar ini sebagai sebuah syarat.

"Saya tidak tahu kesepakatan baru perbaikan seperti apa, tapi saya kira terbuka saja kalau ada perbaikan-perbaikan bentuk kontrak koalisi. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah hendaknya koalisi tidak berarti menyeragamkan semua pendapat, ciri khas dan warna dari masing-masing partai tidak kemudian luntur," ungkapnya di Gedung DPR RI, Kamis (10/3/2011).

Menurut Priyo, Golkar akan menunggu bentuk kesepakatan baru itu. Golkar tak akan setuju jika kontrak baru terlalu mengikat sehingga tak memungkinkan anggotanya untuk berbeda pendapat.

"Kalau dalam arti berpendapat ini tidak boleh ini tidak boleh, sudah tentu ini tidak pas dan kami tidak setuju. Tapi kalau dalam artian dalam koridor-koridor tertentu yang disepakati dalam sebuah pertemuan sebelum dibahas di parlemen, itu bagus. Semua anggota koalisi berpendapat bla-bla-bla, lalu bisa diputuskan. Tapi kalau hanya nunut keinginan Demokrat, maaf, kita tidak bisa seperti itu, terlalu mahal," tambahnya.

Golkar juga tak ingin dikatakan nakal. Menurut Priyo, harus dijelaskan arti 'nakal'. Tentu jika berorientasi pada upaya untuk menggoyang pemerintahan SBY-Boediono, Golkar tak akan melakukannya. Namun, jika maksudnya kritis, Golkar tak akan terima. Golkar tak akan mengubah haluan politik hanya karena berada di dalam koalisi.

Sebagai partai, menurut Priyo, Golkar tetap harus menunjukkan ciri khas yang dimilikinya. Oleh karena itu, Golkar tak ingin warnanya tergulung atau bahkan hilang hanya karena menempatkan diri di dalam koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com