Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Gerindra Merasa Dijadikan Alat

Kompas.com - 09/03/2011, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra merasa hanya dijadikan alat bagi Partai Demokrat untuk mengancam Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Demond J Mahesa mengungkapkan, Partai Demokrat seolah merangkul Gerindra untuk menekan Golkar dan PKS pasca pengambilan keputusuan terhadap usulan hak angket mafia pajak di parlemen.

Seperti diketahui, sikap politik Golkar dan PKS terkait usulan panja mafia pajak tersebut berbeda dengan Demokrat. "Ini politik Demokrat saja. Seolah-olah merangkul kami untuk menekan Golkar dan PKS tapi ternyata dua partai ini tetap (di koalisi), ya sudah," katanya ketika dihubungi, Rabu (9/3/2011).

Gaya politik Demokrat yang seperti itu, menurut Desmond, bagaikan jurus mabuk. "Kalau masalah politik ini bukan masalah permainan, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang berkuasa ada yang tidak. Ini cuma jurus mabok," katanya.

Kendati demikian, Partai Gerindra, menurut Desmond tidak merasa kecewa meskipun Demokrat hanya menjadikan Gerindra sebagai alat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat sempat menawarkan kursi menteri pada Gerindra. "Nggak ada yang kecewa. Pak Prabowo malah ketawa. Gerindra ini miskin pengalaman. Benturan seperti itu memperkaya pengalaman," ucapnya.

Desmond juga mengatakan, sudah menjadi tabiat pemerintahan Yudhoyono memunculkan wacana pergantian menteri namun kemudian urung. "Sudah karakter (SBY), tiba-tiba nggak jadi. Ada menteri yang dipanggil terus berubah lagi. Hal begini sudah biasa," katanya.

Gerindra pun menyadari jika tiga nama calon menteri yang disiapkannya tidak akan ditarik ke Kabinet Indonesia Bersatu II. Seperti diberitakan, hubungan Gerindra dengan Demokrat terlihat makin dekat pasca Gerindra memilih menolak usulan hak angket mafia pajak bersama Partai Demokrat dan partai anggota koalisi lainnya. Di pihak lain terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dengan PKS dan Golkar yang memilih mendukung hak angket.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi kemudian mengevaluasi koalisi. Presiden bertemu dengan para pimpinan partai membicarakan masa depan koalisi. Kemarin (Selasa, 8/3/2011) Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pertemuan tersebut mengasilkan kesepakatan bahwa Golkar tetap berada di dalam koalisi. Sementara nasib PKS, masih menunggu hasil pertemuan Yudhoyono dengan pimpinan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com