PDI-P Tolak Tawaran 3 Kursi Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-Perjuangan Taufik Kiemas enggan mengomentari tawaran tiga kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Demokrat untuk PDI-P.

Menurut Kiemas, urusan tawar-menawar tersebut diserahkan kepada Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI-P bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. "Itu urusannya Mbak Puan-lah nanti," kata Kiemas singkat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2011).

Ketika ditanya apakah PDI-P sudah menutup pintu terhadap ajakan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi, lagi-lagi Kiemas menyerahkannya kepada Puan. "Kalau urusan yang seperti itu kan bukan yang tua-tua, melainkan yang muda-muda," ucapnya.

Kiemas juga sempat berucap bahwa Puan Maharani hingga kini belum memberikan jawaban atas tawaran menteri itu.

Politisi PDI-P yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga enggan mengomentari tawaran menteri tersebut. "Ya itu hanya masa lalu," katanya.

Menurut Pramono, yang terpenting bagi PDI-P saat ini adalah urusan kesejahteraan rakyat, bukan permasalahan kekuasaan. "Ini bagi politisi adalah warning. Ketika demokrasi semakin mahal, kita malah mempertontonkan kontradiksi di masyarakat dan tidak memikirkan hal kesejahteraan bagi mereka (rakyat)," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Muhammad Ikhsan Modjo di Jakarta, Rabu (8/3/2011), mengungkapkan, Demokrat menawarkan tiga posisi menteri kepada PDI-P. Ketiga kursi menteri itu adalah menko kesra, menteri sosial, dan menteri BUMN. Ketiga pos menteri tersebut dinilai lebih cocok diserahkan kepada PDI-P yang bervisi kerakyatan.

Baca juga Ical: Koalisi Bukan Sekadar Kursi Menteri