Jakarta, Kompas
Selanjutnya, akan ada pembahasan untuk merevisi kontrak koalisi yang mengatur koridor yang memungkinkan Golkar untuk bermanuver politik tanpa harus mengganggu komitmen mendukung kerja pemerintahan yang efektif. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.
”Memperbaiki koalisi menjadi lebih baik. Itu kesepakatannya. Bersama-sama kita benahi untuk sesuatu tujuan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat,” kata Aburizal seusai pertemuan itu.
Dalam pertemuan itu, menurut Aburizal, tidak ada permintaan yang disampaikan Presiden. Terkait perbedaan dalam hak menyatakan pendapat dalam masalah pemberian dana talangan kepada Bank Century dan hak angket pajak, Presiden bisa memahaminya. Presiden juga mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Golkar.
Dalam kedua kasus itu, sikap Golkar di DPR berbeda dengan Partai Demokrat. Yudhoyono adalah Ketua Dewan Pembina Demokrat.
Meski tetap berada di koalisi, Aburizal memastikan Golkar tetap kritis di DPR.
Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden dalam minggu ini akan terus melakukan komunikasi politik secara intensif dengan pemimpin parpol, baik yang ada dalam koalisi pendukung pemerintah maupun yang di luar koalisi. Pada pertemuan dengan pemimpin partai anggota koalisi dimungkinkan ada penyesuaian dalam kesepakatan.
Presiden sudah berkomunikasi dengan pimpinan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar. Pimpinan parpol dalam koalisi, yang belum berkomunikasi langsung dengan Presiden, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Secara terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta, Selasa malam, menyatakan, hingga saat ini partainya masih dalam posisi menunggu keputusan Presiden terkait koalisi. PKS berharap Presiden yang sekaligus pemimpin Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai situasi politik.