Golkar Tetap di Koalisi

Jakarta, Kompas - Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/3), menyepakati, Golkar tetap berada di koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, pertemuan selama satu jam itu tidak membahas reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Selanjutnya, akan ada pembahasan untuk merevisi kontrak koalisi yang mengatur koridor yang memungkinkan Golkar untuk bermanuver politik tanpa harus mengganggu komitmen mendukung kerja pemerintahan yang efektif. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

”Memperbaiki koalisi menjadi lebih baik. Itu kesepakatannya. Bersama-sama kita benahi untuk sesuatu tujuan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat,” kata Aburizal seusai pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, menurut Aburizal, tidak ada permintaan yang disampaikan Presiden. Terkait perbedaan dalam hak menyatakan pendapat dalam masalah pemberian dana talangan kepada Bank Century dan hak angket pajak, Presiden bisa memahaminya. Presiden juga mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Golkar.

Dalam kedua kasus itu, sikap Golkar di DPR berbeda dengan Partai Demokrat. Yudhoyono adalah Ketua Dewan Pembina Demokrat.

Meski tetap berada di koalisi, Aburizal memastikan Golkar tetap kritis di DPR.

PKS menunggu

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden dalam minggu ini akan terus melakukan komunikasi politik secara intensif dengan pemimpin parpol, baik yang ada dalam koalisi pendukung pemerintah maupun yang di luar koalisi. Pada pertemuan dengan pemimpin partai anggota koalisi dimungkinkan ada penyesuaian dalam kesepakatan.

Presiden sudah berkomunikasi dengan pimpinan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar. Pimpinan parpol dalam koalisi, yang belum berkomunikasi langsung dengan Presiden, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta, Selasa malam, menyatakan, hingga saat ini partainya masih dalam posisi menunggu keputusan Presiden terkait koalisi. PKS berharap Presiden yang sekaligus pemimpin Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai situasi politik.

”Kami dalam posisi menunggu. Pengambil keputusan pimpinan koalisi. Jika kami diberi pilihan, apa pun itu, kami baik-baik saja,” kata Luthfi Hasan di sela-sela silaturahim kader PKS.

Dia menjelaskan, hingga kini ia belum diajak untuk bertemu oleh Presiden. Daripada berandai-andai, ia memilih menanti keputusan dari pemimpin koalisi. Soal ada kemungkinan ada kader PKS yang kini menjadi menteri akan terkena perombakan, ia menyerahkannya kepada setiap kader.

”Kami tidak ingin mendahului apa yang akan diputuskan Beliau,” katanya. Luthfi Hasan juga menyambut baik pertemuan Yudhoyono dan Aburizal, Selasa sore. ”Syukurlah, itu kabar gembira. Karena untuk membangun ekonomi dan kenyamanan investasi, perlu suasana kondusif. Pergolakan politik tidak menguntungkan, baik untuk pemerintah maupun rakyat,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, secara terpisah, Selasa di Jakarta, menegaskan, polemik yang terjadi dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono seharusnya segera diakhiri. Konsolidasi internal koalisi lebih diperlukan dibanding menata ulang komposisi anggota kabinet.

Mustafa menandaskan, perbedaan pandangan dalam penyelesaian kasus Bank Century dan mafia pajak tak seharusnya menjadi pemicu polemik di antara parpol anggota koalisi. Usulan penggunaan hak angket DPR untuk kasus Bank Century dan kasus mafia pajak hanya upaya penyelidikan politik. Jika ternyata usulan itu tidak disetujui di parlemen, kasus itu bisa diselesaikan dengan jalur hukum.

Seharusnya parpol anggota Setgab kini melakukan konsolidasi, menyelesaikan persoalan yang muncul belakangan. Konsolidasi dilakukan untuk mencari cara penanganan dan jalan keluar menyelesaikan masalah.

Tiga sikap di Golkar

Dalam pertemuan Koordinasi III Dewan Pimpinan Pusat Golkar dengan Dewan Pimpinan Daerah Golkar di Jakarta, Selasa, muncul tiga pendapat dari kader. Ketiga pendapat itu adalah Golkar meninggalkan koalisi dan jadi penyeimbang, tetap dalam koalisi tetapi meminta penegasan kembali tentang keberadaan mereka, dan menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum Golkar. Usulan ketiga ini yang lebih banyak mendapatkan dukungan.

Menurut Aburizal, ia mengambil keputusan berdasarkan pembicaraan dengan mitra koalisi, terutama Presiden. Sebelumnya, saat membuka pertemuan, Aburizal menyatakan, Golkar sudah ”kenyang” dalam kekuasaan.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso juga menegaskan, Golkar tak akan merongrong kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga akhir masa jabatannya jika tetap diberi kesempatan bergabung dengan koalisi pemerintahan. Golkar masih nyaman dengan visi dan gaya kepemimpinan Yudhoyono.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menuturkan, keberadaan Golkar di koalisi tetap dipertahankan karena dinilai masih memegang etika koalisi. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah perlakuan serupa akan diterima PKS. ”Kami memang memperkirakan Golkar tetap di koalisi. Meski sering berbeda pendapat, Golkar relatif lebih baik dalam memegang etika koalisi,” ujar Saan.

Saan pun mengakui, Presiden akan bertemu dengan petinggi PKS untuk membicarakan koalisi. Namun, belum bisa dipastikan apakah Presiden juga akan mempertahankan PKS di koalisi. ”Belakangan sikap PKS memang tiba-tiba melunak. Saya menduga, itu siasat politik agar dipertahankan di koalisi,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menyambut baik siapa pun yang berkomitmen dengan koalisi, termasuk Golkar.

(why/iam/nwo/nta/lok/bil)