Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak berbagai kalangan untuk melakukan reshuffle kabinet pada pekan ini juga. Jika tidak dilakukan pada pekan ini, lebih baik tidak usah diwacanakan lagi. Selain menyebabkan ketidakpastian bagi investor, momentum reshuffle juga sudah hilang.
Demikian diungkapkan secara terpisah oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Ismed Hasan Putro, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada Kompas di Jakarta, Senin (7/3).
Sofjan Wanandi mengatakan, Presiden Yudhoyono jangan ragu-ragu untuk segera melakukan pergantian kabinet secepatnya hari-hari ini sesuai dengan prinsip the right man on the right place. ”Kalau Presiden Yudhoyono memiliki sense of urgent, Presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet,” ujar Sofjan.
”Pekan ini, kalau memang perlu jam ini juga jika akan dilakukan reshuffle kabinet. Kami minta supaya spekulasi politik sekarang ini segera diakhiri agar para menteri di kabinet itu dapat bekerja dengan baik kembali dan partai-partai politik di Senayan dapat berkonsentrasi lagi membahas masalah rakyat,” ujar Ahmad Muzani.
Menurut Ahmad Muzani, sejak awal partainya tidak pernah menyatakan minat untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. ”Sudah berkali-kali saya sampaikan penolakan hak angket pada voting di Rapat Paripurna DPR kemarin, bukan untuk bergabung masuk dengan koalisi pemerintah. Kalau mau mengajak bergabung, kami ada syarat-syaratnya. Memang kami diajak bergabung pekan lalu,” ungkapnya.
Menurut Muzani, sampai Senin malam ini, Partai Gerindra belum mengetahui sama sekali apakah syarat-syaratnya untuk seluruhnya, sebagian, atau telah dimodifikasi lagi sudah dipenuhi atau belum oleh Presiden Yudhoyono.
”Jangan-jangan, kami berpikir, reshuffle kabinet itu memang tidak ada. Sebab, jika memang ada, ya, jangan diulur-ulur lagi. Mungkin saja karena belum ada kepastian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan belum diterimanya syarat Partai Gerindra,” ucapnya.
Ismed Hasan Putro menegaskan, jika Presiden Yudhoyono tidak mau kehilangan momentum, sebaiknya reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini juga. ”Jangan sampai lewat minggu ini untuk membentuk zakenkabinet (kabinet ahli). Sebab, kinerja kementerian sekarang ini melorot, mengingat menteri-menterinya yang mau diganti tidak lagi didengar oleh para eselon di bawahnya. Jadi, harus segera di-reshuffle,” ujarnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sering disasar dalam kasus reshuffle, tidak terganggu dengan polemik tersebut. ”Menteri harus terus bekerja, jangan sampai berhenti,” kata Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin di Jakarta, Senin.
Keempat menteri PKS diharapkan tidak terganggu dengan polemik koalisi serta usulan perombakan kabinet. PKS tetap menunggu keputusan Presiden Yudhoyono karena merupakan hak prerogatif presiden.
