"Reshuffle" Pekan Ini atau Tidak Sama Sekali

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak berbagai kalangan untuk melakukan reshuffle kabinet pada pekan ini juga. Jika tidak dilakukan pada pekan ini, lebih baik tidak usah diwacanakan lagi. Selain menyebabkan ketidakpastian bagi investor, momentum reshuffle juga sudah hilang.

Demikian diungkapkan secara terpisah oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Ismed Hasan Putro, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada Kompas di Jakarta, Senin (7/3).

Sofjan Wanandi mengatakan, Presiden Yudhoyono jangan ragu-ragu untuk segera melakukan pergantian kabinet secepatnya hari-hari ini sesuai dengan prinsip the right man on the right place. ”Kalau Presiden Yudhoyono memiliki sense of urgent, Presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet,” ujar Sofjan.

”Pekan ini, kalau memang perlu jam ini juga jika akan dilakukan reshuffle kabinet. Kami minta supaya spekulasi politik sekarang ini segera diakhiri agar para menteri di kabinet itu dapat bekerja dengan baik kembali dan partai-partai politik di Senayan dapat berkonsentrasi lagi membahas masalah rakyat,” ujar Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, sejak awal partainya tidak pernah menyatakan minat untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. ”Sudah berkali-kali saya sampaikan penolakan hak angket pada voting di Rapat Paripurna DPR kemarin, bukan untuk bergabung masuk dengan koalisi pemerintah. Kalau mau mengajak bergabung, kami ada syarat-syaratnya. Memang kami diajak bergabung pekan lalu,” ungkapnya.

Menurut Muzani, sampai Senin malam ini, Partai Gerindra belum mengetahui sama sekali apakah syarat-syaratnya untuk seluruhnya, sebagian, atau telah dimodifikasi lagi sudah dipenuhi atau belum oleh Presiden Yudhoyono.

”Jangan-jangan, kami berpikir, reshuffle kabinet itu memang tidak ada. Sebab, jika memang ada, ya, jangan diulur-ulur lagi. Mungkin saja karena belum ada kepastian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan belum diterimanya syarat Partai Gerindra,” ucapnya.

Ismed Hasan Putro menegaskan, jika Presiden Yudhoyono tidak mau kehilangan momentum, sebaiknya reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini juga. ”Jangan sampai lewat minggu ini untuk membentuk zakenkabinet (kabinet ahli). Sebab, kinerja kementerian sekarang ini melorot, mengingat menteri-menterinya yang mau diganti tidak lagi didengar oleh para eselon di bawahnya. Jadi, harus segera di-reshuffle,” ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sering disasar dalam kasus reshuffle, tidak terganggu dengan polemik tersebut. ”Menteri harus terus bekerja, jangan sampai berhenti,” kata Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin di Jakarta, Senin.

Keempat menteri PKS diharapkan tidak terganggu dengan polemik koalisi serta usulan perombakan kabinet. PKS tetap menunggu keputusan Presiden Yudhoyono karena merupakan hak prerogatif presiden.

Hilmi mengakui, sejak angket Century bergulir di parlemen, Partai Demokrat menginginkan PKS keluar dari koalisi. Namun, PKS tidak terganggu dengan keinginan Partai Demokrat karena koalisi dibangun dengan Presiden Yudhoyono.

Anggota Majelis Syura, Sumanjaya, menambahkan, PKS sudah mengantarkan Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2009. Semua sumber daya yang dimiliki kader dan simpatisan digunakan untuk mendukung Yudhoyono-Boediono. ”Kami bekerja mulai dari penghimpunan suara sampai mengawal form C1,” ujarnya.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga menunggu kepastian kebijakan Presiden Yudhoyono. ”Kami tidak mau berandai-andai. Semuanya masih kami tunggu. Namun, sejauh ini, saya belum bertemu dengan Yudhoyono,” kata Luthfi saat ditanya pers.

Sementara itu, pandangan kader Partai Golkar terkait posisi dengan pemerintah mulai terpecah. Sebagian kader menginginkan Partai Golkar keluar dari koalisi, sementara sebagian lain meminta tetap berada dalam pemerintahan.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat, perpecahan pandangan menjadi lumrah terjadi di semua partai politik. Saat ini, menurut Priyo, Partai Golkar berada di persimpangan jalan. Partai Golkar hanya bisa menunggu keputusan akhir dari Presiden Yudhoyono.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menegaskan, perombakan kabinet harus didasarkan pada kapasitas dan kompetensi menteri, bukan pertimbangan politik seperti sekarang lebih terlihat dikedepankan Presiden Yudhoyono.

”Untuk itu, Presiden perlu menilai para menterinya secara terbuka dan independen untuk memastikan kinerjanya. Menteri yang tidak memenuhi standar kinerja dan kompetensi harus diganti,” kata Laode.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono menegaskan, perombakan kabinet bukan lagi wacana karena memang akan dilakukan. Meski demikian, tidak seharusnya hal tersebut mengganggu kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sebelum mengikuti rapat paripurna terbatas, sejumlah menteri mengaku tidak terganggu dengan isu reshuffle. ”Enggak ada masalah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.

(HAR/IAM/NTA/WHY/BIL/NWO/FER)