KPK Gelar Perkara Jhonny Allen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan gelar perkara terkait keterlibatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun dalam dugaan suap dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia timur dengan tersangka Abdul Hadi Djamal. Ketua KPK, Busyro Muqqodas menyampaikan, jika penyelidik menemukan bukti yang kuat terkait keterlibatan Jhonny, maka KPK akan menetapkan politisi itu sebagai tersangka.

"Ekspose itu sudah, dua kali. Perkembangan para penyidik itu dinamis. Misalnya ada telaah dari putusan-putusan yang sudah ada itu juga dinamis. Itu terus dilakukan," ujar Busyro di gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Dikatakan Busyro, KPK tidak memandang latar belakang politik seseorang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Busyro membantah tudingan miring yang mengatakan bahwa KPK tebang pilih dalam mengusut pelaku korupsi.

"Bukan karena itu (Jhonny Allen) biru (dari Partai Demokrat) loh ya. Gak ada kamus biru, kuning," kata Busyro. KPK, kata Busyro tetap bertindak profesional dalam menindaklanjuti setiap dugaan perkara korupsi. Termasuk terhadap keterlibatan politis partai paling berkuasa, Partai Demokrat.

Menurut Busyro, isu-isu miring terkait kinerja KPK yang tebang pilih tersebut justru membuat KPK lebih bersemangat mengorek kasus tersebut. "Selama dalam proses, isu-isu miring sudah kami perhitungkan dari awal. Semakin banyak tudingan, kami semakin korek. Jawaban kami dengan bukti, tidak dengan pembelaan macam-macam," ujar Busyro.

Seperti diberitakan, nama Jhonny Allen disebut-sebut oleh mantan anggota DPR, Abdul Hadi Djamal yang ditangkap terkait suap Rp 3 miliar untuk memuluskan anggaran stimulus proyek Departemen Perhubungan pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. Abdul Hadi menyebutkan bahwa Jhonny hadir dalam pertemuan yang diduga membahas alokasi dana stimulus tersebut. Hal itu kemudian dibantah Jhonny.

Abdul Hadi juga menyebut Johnny sebagai inisiator pertemuan itu. Terkait hal itu, KPK memeriksa Jhonny. Dalam pemeriksaan, Jhonny membantah keterangan Abdul Hadi. Pada pertengahan Juni, KPK melalui juru bicaranya Johan Budi mengatakan, dari keterangan sopir Abdul Hadi, diketahui memang ada dugaan aliran uang ke Jhonny.