Hari Ini Dipo dan Media Group Bertemu

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Rabu (2/3/2011), Dewan Pers akan mempertemukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan jajaran Media Group. Pertemuan itu merupakan langkah mediasi atas perseteruan antara Dipo Alam dan sejumlah media.

"Nanti, sekitar jam 11, Dipo Alam bersama pihak Media Group akan datang ke Dewan Pers untuk membicarakan mengenai masalah mereka," ungkap Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/3/2011) pagi. 

Agus berharap, pertemuan ini dapat menemukan solusi bersama mengatasi perseteruan kedua belah pihak. "Ya, nanti semuanya akan dibicarakan dalam mediasi itu untuk menemukan solusi bersama antara Dipo Alam dan Media Group. Agar semua dapat cepat terselesaikan," kata dia.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan Dipo kepada Dewan Pers. Sebelumnya, Dipo menyerukan boikot oleh instansi pemerintahan terhadap sejumlah media massa. Dipo beralasan, langkahnya untuk melindungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari ancaman pemakzulan. Pemberitaan beberapa media cenderung menjelek-jelekkan pemerintah sehingga berdampak besar bagi keberlangsungan negara.

Dipo selanjutnya mengadu ke Dewan Pers. Sebelum itu Media Group melaporkan Dipo ke polisi setelah pengajuan somasi 3 x 24 jam tidak ditanggapi. ”Soal polisi nanti dulu. Ini pertemuan saja belum berlangsung. Belum bisa bicara apa-apa dulu,” ujar Bagir.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (1/3/2011), mengapresiasi pihak-pihak yang menempuh mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian masalah terkait pers. Salah satu mekanisme itu mengadu ke Dewan Pers. ”Tahun lalu 154 pengaduan masuk ke Dewan Pers,” ujarnya.

Jumlah pengaduan yang bertambah itu menunjukkan, masyarakat semakin sadar soal pers. Di sisi lain hal itu menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan wartawan. Peningkatan tersebut dibutuhkan agar wartawan mampu menghasilkan produk jurnalistik yang kecil peluangnya dipersoalkan. ”Peningkatan itu tanggung jawab setiap perusahaan pers,” katanya.

Ujian hubungan

Dosen Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Hasrullah, di Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan, perseteruan antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Media Group menjadi ujian bagi hubungan pemerintah dan pers dalam sistem demokrasi. Keduanya harus membuka ruang kompromi dan tidak bersikap reaksioner untuk menyelesaikan pertikaian ini.

Hasrullah menilai perseteruan ini akan terus mewarnai hubungan antara pemerintah dan pers. Kritik dari media massa sebagai cermin demokrasi dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak penguasa. Sebagai pilar keempat demokrasi, sudah selayaknya media massa ikut mengawasi kinerja pemerintahan.

Sebaliknya, pemerintah tidak perlu bersikap reaksioner menanggapi kritik media. Hubungan ini bisa berlangsung harmonis jika kedua pihak mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam menunaikan tugasnya.

”Media massa harus berpijak pada faktualitas, yakni fakta dan kebenaran, serta keseimbangan. Media jangan terus mengkritik tanpa memberikan solusi,” ujar Hasrullah.

Hasrullah mengatakan bahwa penyelesaian kasus ini menuntut kematangan pihak birokrat dan media untuk membuka ruang dialog.

”Ke depan baik pemerintah maupun pers harus sama-sama memberi ruang gerak,” tutur Hasrullah. (RAZ/SIN)

_____________________________________________________________
Perseteruan Dipo Alam dengan Media baca selengkapnya di Dipo Alam vs Media