Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Desak Marzuki Minta Maaf

Kompas.com - 28/02/2011, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care mendesak Ketua DPR Marzuki Alie agar mencabut pernyataannya tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang dianggap membuat citra Indonesia buruk. Marzuki juga didesak meminta maaf secara terbuka kepada para TKI dan PRT beserta keluarganya.

Koordinator Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, pihaknya akan melayangkan somasi kepada politisi Partai Demokrat itu. "Marzuki Alie harus segera mencabut penyataannya dan meminta maaf secara terbuka melalui media massa dalam kurun waktu 3 x 24 jam," kata Anis dalam jumpa pers di kantor Migrant Care, Rawamangun, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kompasiana di Plaza Senayan, Sabtu (26/2/2011) Marzuki Alie menceritakan pertemuannya dengan warga negara Indonesia saat berkunjung ke Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab. Dalam ceritanya, Marzuki mengatakan bahwa WNI Abu Dhabi tersebut bercerita mengenai perlindungan TKI yang buruk. Hal tersebutlah yang membuat penghargaan terhadap TKI menjadi rendah. Lebih rendah dari Warga Negara Malaysia.

Namun, menurut Marzuki, pernyataannya itu dikutip secara tidak berimbang oleh salah satu media online, sehingga seolah-olah Marzuki yang melontarkan pernyataan tersebut.

Menurut Anis, jika benar itu bukan pernyataannya, Marzuki seharusnya segera menggunakan hak jawab untuk meluruskan pemberitaan media online tersebut. "Tapi sampai siang ini Pak Marzuki tidak menggunakan hak jawabnya. Jadi bagi kita itu sudah jelas, itu pernyataan dia," kata Anis.

Lagi pula, kata Anis, pernyataan Marzuki yang menuai keresahan masyarakat bukan satu kali. "Dia memang punya trade record yang berpotensi menimbulkan keresahan, menyakitkan. Pelajaran pentingnya, dia harus hati-hati," kata Anis.

Migrant Care berencana mendatangi Badan Kehormatan DPR untuk mengadukan pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrat itu. Migrant Care juga mendesak DPP Partai Demokrat untuk mengganti Marzuki Alie dari jabatannya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com