Ketua BPK Bicara KKN RI di Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo mengatakan, timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam negeri karena fungsi monitoring sejumlah pihak masih kurang lengkap sehingga perlu dicarikan solusinya.

"Solusinya bisa secara ekstensifikasi (mencari yang tersembunyi) dan intensifikasi (mengungkapkan yang tidak jujur)," kata Hadi Purnomo dalam diskusi sosialisasi BPK yang dihadiri Duta Besar RI di Malaysia, Da’i Bachtiar, dan para stafnya, Minggu (27/2/2011).

Itu sebabnya, kata Purnomo, BPK akan terus berupaya agar pelaporan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Insya Allah, kami dapat melakukannya agar rakyat Indonesia bisa menjadi sejahtera dan makmur," katanya.

Ia mengisahkan, guna memperkuat monitoring di dalam negeri khususnya dengan pemerintah daerah, BPK menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan sejumlah pemda. Pada Kamis (24/2/2011) lalu, BPK menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data bersama Pemda Banten dan delapan kabupaten/kota di Banten.

Penandatanganan tersebut merupakan langkah awal untuk menciptakan pusat data BPK melalui strategi link and match dalam rangka pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit. Nota kesepahaman yang sama dengan seluruh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan BUMN juga telah ditandatangani BPK bersama pihak tersebut.

"Kami mengharapkan sinergi tersebut memberikan manfaat untuk mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara serta mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara," kata Hadi Purnomo.

Selama 2010, katanya, BPK sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan 488 DPRD dari 524 DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari 32 provinsi di Indonesia.