Hatta: Setgab Gagal Samakan Pandangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah atau Setgab Partai Koalisi sebenarnya tidak membutuhkan penataan dalam organisasinya untuk mendukung kelancaran program pemerintah. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesepahaman dalam melihat isu-isu penting dan strategis yang harus selalu dipupuk bersama.

"Setgab diakui memang tidak mampu memberikan kesamaan pandangan untuk melihat hal-hal yang penting dan strategis dalam kesehariannya. Sudah banyak bukti terjadinya perbedaan cara pandang melihat sejumlah masalah yang penting itu. Padahal, seharusnya, anggota Setgab Partai Koalisi harusnya memiliki kesamaan pandangan terhadap masalah-masalah yang penting dan strategis seperti masalah pemberantasan mafia pajak," ucap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa kepada Kompas di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Oleh sebab itu, menurut Hatta, anggota Setgab Partai Koalisi Pendukung Pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menyatukan pandangan terhadap hal-hal yang penting dan strategis itu. "Seharusnya, masalah-masalah strategis dan penting itu dibicarakan bersama dengan partai koalisi. Semuanya harus bertanggung jawab terhadap tata kelola yang sama," tandasnya.

Hatta menegaskan, pemberantasan mafia pajak merupakan masalah strategis dan penting bagi pemerintah. Namun, caranya tidak dibahas secara politik dengan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan atau hak angket. "Akan tetapi, kita serahkan saja dalam penegakan hukum, melalui aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, sekarang KPK sudah turun. Jadi, tidak perlu adanya hak angket lagi," ujarnya.

Tepis langgengkan mafia

"Saya terkejut kalau masalah ini justru mau dibawa ke arena politik. Untuk apa? Padahal, seharusnya DPR itu hanya ikut mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan mendesak KPK saja menuntaskan penyelidikan kasus Gayus HP Tambunan dan kasus pajak lainnya," tanya Hatta.

Sekarang ini, Hatta mengaku agak heran jika sebagian besar fraksi DPR yang menolak hak angket tersebut justru dituding melanggengkan mafia pajak dan anti pemberantasan pajak. "Tidak, kami-kami justru mendorong penuntasan pemberantasan mafia pajak di ranah hukum dan bukan di arena politik," ucapnya.

"Yang saya khawatirkan, ada kecenderungan anggota Setgab untuk sekadar tampil beda dengan cara mendukung begitu saja sehingga masalahnya akan semakin melebar dan meluas," tandas Hatta.