Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Jewer Kuping Menteri Agama

Kompas.com - 12/02/2011, 13:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Alie, yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan Ahmadiyah dinilai berpotensi memicu tindak kekerasan dari kelompok Islam garis keras. Menteri Agama dinilai tak berdiri di atas kepentingan semua agama.

"Suryadharma Alie tak boleh membuat pernyataan yang secara langsung dan tak langsung mendorong pihak lain melakukan tindak kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah. Presiden harus menjewer telinga Menteri Agama," kata Tamrin pada diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).

Presiden juga dikatakan perlu mengingatkan Suryadharma bahwa dirinya adalah pejabat negara yang seharusnya mengayomi warga, apa pun keyakinannya.

Sebelumnya, advokat senior Todung Mulya Lubis mengaku kecewa dengan pernyataan Suryadharma. Suryadharma dinilai tak dapat berdiri di atas semua kelompok umat beragama dan berkeyakinan.

"Jadi, Menteri Agama sudah seharusnya diganti. Pandangannya telah mempersubur konflik yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Presiden harus tahu itu," kata Todung dalam jumpa pers di The Wahid Institute, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal yang sama disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi. Hendardi mengatakan, tak seharusnya posisi menteri agama diisi oleh politisi.

"Tak jarang, Menteri Agama memasukkan kepentingannya ke dalam agenda negara. Sudah sepantasnya Menteri Agama diganti. Ucapannya bisa digolongkan sebagai menyulut kekerasan dan membuat orang terprovokasi. Ini sudah merupakan suatu pelanggaran," kata Hendardi.

Diberitakan sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agama menyampaikan bahwa kelompok Ahmadiyah harus dibubarkan karena dianggap mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi melanjutkan aktivitas-aktivitasnya," ucapnya saat berbicara di DPR pada Agustus 2010.

Suryadharma mengatakan, Ahmadiyah telah menyulut amarah masyarakat karena masih terus melanjutkan aktivitasnya. Namun, kondisi itu masih bisa diredam kepolisian.

Ajaran Ahmadiyah membuat banyak umat Islam merasa ajaran Islam dihina dan dinistakan. Lagi pula, ia melanjutkan, ajaran ini sudah dilarang di sejumlah negara.

"Kalau enggak segera ambil keputusan tegas, potensi konflik akan ter-maintain dan meningkat serta bisa menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, menurut saya, Ahmadiyah harus dibubarkan," ucapnya.

Suryadharma menegaskan lagi, sikapnya itu mengacu pada SKB tiga menteri yang sudah dikeluarkan. Para unsur pimpinan Islam dan ormas Islam juga diizinkan memberikan pembinaan bagi jemaah Ahmadiyah agar kembali ke ajaran Islam.

"Semua pilihan itu ada risikonya. Namun, menurut saya, risiko yang paling benar itu membubarkan, bukan membiarkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com