SBY Harus Jewer Kuping Menteri Agama

Kompas.com - 12/02/2011, 13:08 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Alie, yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan Ahmadiyah dinilai berpotensi memicu tindak kekerasan dari kelompok Islam garis keras. Menteri Agama dinilai tak berdiri di atas kepentingan semua agama.

"Suryadharma Alie tak boleh membuat pernyataan yang secara langsung dan tak langsung mendorong pihak lain melakukan tindak kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah. Presiden harus menjewer telinga Menteri Agama," kata Tamrin pada diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).

Presiden juga dikatakan perlu mengingatkan Suryadharma bahwa dirinya adalah pejabat negara yang seharusnya mengayomi warga, apa pun keyakinannya.

Sebelumnya, advokat senior Todung Mulya Lubis mengaku kecewa dengan pernyataan Suryadharma. Suryadharma dinilai tak dapat berdiri di atas semua kelompok umat beragama dan berkeyakinan.

"Jadi, Menteri Agama sudah seharusnya diganti. Pandangannya telah mempersubur konflik yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Presiden harus tahu itu," kata Todung dalam jumpa pers di The Wahid Institute, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal yang sama disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi. Hendardi mengatakan, tak seharusnya posisi menteri agama diisi oleh politisi.

"Tak jarang, Menteri Agama memasukkan kepentingannya ke dalam agenda negara. Sudah sepantasnya Menteri Agama diganti. Ucapannya bisa digolongkan sebagai menyulut kekerasan dan membuat orang terprovokasi. Ini sudah merupakan suatu pelanggaran," kata Hendardi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agama menyampaikan bahwa kelompok Ahmadiyah harus dibubarkan karena dianggap mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi melanjutkan aktivitas-aktivitasnya," ucapnya saat berbicara di DPR pada Agustus 2010.

Suryadharma mengatakan, Ahmadiyah telah menyulut amarah masyarakat karena masih terus melanjutkan aktivitasnya. Namun, kondisi itu masih bisa diredam kepolisian.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.