Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Tak Jalan, Kapolda Dicopot

Kompas.com - 11/02/2011, 19:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mabes Polri membenarkan pencopotan Brigjen (Pol) Agus Kusnadi dari jabatan Kepala Polda Banten terkait penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Pencopotan itu lantaran Agus dinilai gagal menjalankan sistem pengamanan.

"Mutasi ini kepentingan organisasi. Dengan ditariknya itu, kami ingin Polda Banten betul-betul sistemnya jalan. (Kemarin) ada sistem yang kurang jalan," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jumat (11/2/2011).

Anton mengatakan, mutasi itu hasil penyelidikan internal dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwarsum) Polri. Seperti diketahui, Polri membentuk tim yang diketuai langsung oleh Komjen Nanan Soekarna, Irwasum Polri.

Dikatakan Anton, dalam surat telegram rahasia nomor 75/II/ 2011 tertanggal 11 Februari 2001, Kapolda Banten akan dijabat Brigjen (Pol) Putut Eko Bayu Seno yang kini menjabat Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Posisi Putut akan digantikan Brigjen (Pol) Heriawan yang kini menjabat Perwira Tinggi Mabes Polri.

Selain pergantian posisi Kapolda Banten, Polri juga melakukan pergantian posisi strategis lain di wilayah Banten. Kombes Des Aditiawarman dicopot dari jabatan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Banten dan dimutasi ke Analis Kebijakan Madya Bidang Gadikwan Lemdikpol. Dirintelkam Polda Banten akan dijabat Ajun Komisaris Besar Sudaryanto yang kini menjabat Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi.

Selain itu, Ajun Komisaris Besar Alex Fauzi Rasad dicopot dari jabatan Kepala Polres Pandeglang. Dia dimutasi sebagai Perwira Menengah Sops Polri. Posisi Kapolres Pandeglang akan dijabat Ajun Komisaris Besar Ady Soeseno yang kini menjabat Kabag Analisis Dit Narkoba Polda Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com