Ada Pola Insiden Kekerasan Massa

Di Temanggung, gejala kerusuhan sudah tercium intelijen polisi. Hukuman lima tahun bagi terdakwa penista agama Antonius Bawengan merupakan hukuman maksimal yang semestinya tak memicu ledakan amarah massa. Apalagi ada jarak waktu dan tempat antara gedung pengadilan dan gereja yang dibakar.

”Ada waktu untuk mencegah kekerasan dalam kasus Ahmadiyah dan Temanggung. Tetapi, aparat keamanan tidak mengantisipasinya,” katanya.

Adhie Massardi mengatakan, dua kekerasan itu tampak sebagai upaya pengalihan isu. Ketika pemerintah tertekan tokoh lintas agama dengan isu kebohongan dan kegagalan pemerintah serta adanya isu mafia hukum, tiba-tiba dua kasus tersebut meledak.

Menurut Haris Rusly dari Petisi 28, pemerintah cenderung berwacana saja dalam mengatasi dua kasus itu ataupun kasus lain sebelumnya. Saat kasus meledak Presiden sibuk mengutuk atau mengecamnya. Padahal, Presiden semestinya bertindak nyata.

Direktur Eksekutif Demos Antonius Pradjasto dalam peringatan 100 hari wafatnya aktivis HAM, Asmara Nababan, mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab atas terus berlangsungnya kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis terhadap pihak yang tidak satu paham dengan mereka. Kekejian saat ini terjadi dengan adanya ambisi blok politik ekonomi dan blok fundamentalisme agama yang ingin menguasai Indonesia.

Anggota Komisi Nasional HAM, Stanley Adi Prasetyo, yang pernah menjadi teman kerja Asmara Nababan, menambahkan, kekerasan terus terjadi sejak tahun 2001 ketika proses reformasi dibajak elite politik baru, yang berkolaborasi dengan elite politik lama. ”Terjadi kegagalan dalam proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mencegah konflik, Polresta Bandar Lampung melakukan dialog dan pendekatan kepada puluhan jemaah Ahmadiyah di wilayah tersebut. Kepala Polresta Bandar Lampung Komisaris Besar Guntor Gaffar, Rabu, mengungkapkan, ada sekitar 100 warga Ahmadiyah di kota itu.(PRA/ano/ara/jon/INA/ ONG/zal/abk/iam)