Pilkada Serentak Menjadi Solusi - Kompas.com

Pilkada Serentak Menjadi Solusi

Kompas.com - 27/01/2011, 03:56 WIB

MALANG, KOMPAS - Pemilu kepala daerah secara serentak pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota bisa membatasi ruang gerak petaruh atau investor yang biasa merajalela saat pilkada. Pembatasan juga diperlukan bagi bupati/wali kota/gubernur dalam soal biaya.

”Modal untuk membiayai semua kota dan kabupaten (dalam pilkada serentak) akan terlalu besar. Petaruh atau petualang politik, seperti tim sukses, yang berjalan dari kota ke kota akan terhenti di satu kota saja. Calon bupati atau wali kota hanya bisa menggunakan upayanya sendiri, yang nantinya juga dapat dibatasi,” kata Ketua Pusat Pengkajian (PP) Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ngesti D Prasetyo di Malang, Rabu (26/1).

Sementara pembatasan bupati/wali kota bisa dilakukan dengan membatasi jumlah baliho, spanduk, dan seterusnya sehingga biaya pilkada akan cukup rendah. ”Pembatasan ini sejak semula sebenarnya sudah ada. Namun, karena lemahnya Panwas dan KPUD selama ini menjadikan aturan itu tak bisa memberikan sanksi pada pelaku politik uang. Dalam banyak hal, justru KPUD yang menjadi pelaku politik uang,” katanya.

Namun, paling tidak, melalui pembatasan itu, ruang gerak politik uang akan terbatas. Calon bupati, wali kota, atau gubernur hanya bisa menggunakan pengaruh ide kampanyenya untuk memenangi pemilihan.

Salah satu cara agar politik uang dalam pilkada dapat dikurangi, ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, ialah dengan mempertegas peraturan terkait politik uang dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Sanksi terhadap pelaku politik uang harus ditindak tegas sehingga bisa berakibat pencoretan pencalonan.

Arif Wibowo mengungkapkan, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama RUU Pilkada, harus mengatur substansi secara lebih tegas mengenai mekanisme penegakan hukum terkait politik uang dan penyalahgunaan wewenang.

”Aturan tentang sanksi terhadap laporan dana kampanye serta sanksi bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang, baik pasangan calon maupun tim sukses, harus lebih tegas yang berakibat pencoretan pasangan calon. Di samping itu, UU juga harus mengatur sistem peradilan pemilu yang khusus agar segala tindak pidana politik uang maupun penyalahgunaan wewenang dan jabatan bisa diadili secara efektif dalam waktu yang singkat,” katanya.

Menurut Arif, sistem pencalonan kepala daerah juga perlu ditata. Harus dibuat regulasi yang menjamin mekanisme pencalonan yang transparan dan integratif sehingga memunculkan kandidat berkualitas.

Arif menambahkan, fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan petahana menggunakan kekuasaannya demi memenangi pertarungan dalam pilkada. Berdasarkan data yang dihimpun ICW, lanjut dia, pada pilkada 2010 ada sekitar 504 kasus pilkada terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Oleh karena itu, kata Ngesti, pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi perihal politik uang dalam pilkada diyakini berhubungan dengan agenda revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, dan RUU tentang Desa. Namun, diakui, sulit untuk menerima gagasan untuk mengubah pilkada provinsi ke pemilihan di DPRD. (ODY/SIE)


Editor

Terkini Lainnya

Berita Populer: Ayah Perkosa Anak Kandung, hingga Pria Tambun Berubah Jadi Juara Binaraga

Berita Populer: Ayah Perkosa Anak Kandung, hingga Pria Tambun Berubah Jadi Juara Binaraga

Internasional
Jalan Sempit Bersihkan Timbunan Sampah Plastik di Kolong Tol di Tanjung Priok

Jalan Sempit Bersihkan Timbunan Sampah Plastik di Kolong Tol di Tanjung Priok

Megapolitan
Berita Populer Nasional: Jaket Jins Andalan Jokowi di IIMS 2018 dan Skenario Kecelakaan Novanto

Berita Populer Nasional: Jaket Jins Andalan Jokowi di IIMS 2018 dan Skenario Kecelakaan Novanto

Nasional
Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

Nasional
Solusi Bahan Bakar Alternatif, Karolin Perkenalkan Kompor Sawit

Solusi Bahan Bakar Alternatif, Karolin Perkenalkan Kompor Sawit

Regional
Soal Ujian Akhir Bakal Dibuat Sesuai Standar Internasional

Soal Ujian Akhir Bakal Dibuat Sesuai Standar Internasional

Edukasi
Kisah Cinta Huang Hua, Mantan Ratu Bulu Tangkis China hingga Dipinang Pria asal Klaten (3)

Kisah Cinta Huang Hua, Mantan Ratu Bulu Tangkis China hingga Dipinang Pria asal Klaten (3)

Regional
Pertemuan Gerindra dan PKS Sempat Bahas Peluang Zulkifli Hasan Jadi Cawapres

Pertemuan Gerindra dan PKS Sempat Bahas Peluang Zulkifli Hasan Jadi Cawapres

Nasional
5 Fakta Menarik tentang Penutupan Sense Karaoke dan Diskotek Exotic

5 Fakta Menarik tentang Penutupan Sense Karaoke dan Diskotek Exotic

Megapolitan
Polisi di Indonesia Diperintahkan untuk Razia Besar-besaran Minuman Keras

Polisi di Indonesia Diperintahkan untuk Razia Besar-besaran Minuman Keras

Regional
Wilayah Jakarta yang Berpotensi Hujan Hari ini

Wilayah Jakarta yang Berpotensi Hujan Hari ini

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Penganiyaan Bonek hingga Korban Tewas

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Penganiyaan Bonek hingga Korban Tewas

Regional
Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Nasional
Diselidiki, Rumah Mewah dan Kebun Sawit Milik Bos Miras yang Tewaskan 45 Orang

Diselidiki, Rumah Mewah dan Kebun Sawit Milik Bos Miras yang Tewaskan 45 Orang

Regional
Rusia Klaim Temukan Sisa Granat Asap Buatan Inggris di Ghouta Timur

Rusia Klaim Temukan Sisa Granat Asap Buatan Inggris di Ghouta Timur

Internasional

Close Ads X