Sengketa Lahan Akut, Pemkab Tetap Diam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten di Jambi tidak melakukan upaya penyelesaian, walaupun persoalan konflik lahan semakin akut. Program penyelesaian konflik lahan bahkan tidak pernah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun tiap daerah.

"Menurut aturan, penyelesaian konflik lahan menjadi kewenangan kabupaten, tapi tidak ada upaya-upaya yang dilakukan kabupaten untuk menyelesaikan," tutur Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Fauzie Anshori, Rabu (26/1/2011).

Fauzie memaparkan, dari sepuluh kabupaten di Jambi, tidak satu pun memasukkan program penyelesaian konflik dalam RPJMD. Padahal, ada sekitar 30 konflik yang terjadi di kabupaten, terkait pendudukan lahan, tuntutan konversi, maupun konflik kemitraan. "Dari seluruh konflik tersebut, tak satu pun yang selesai secara tuntas. Konflik hanya selesai secara temporer, dan muncul kembali di lain waktu," lanjutnya.