Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Siapkan Laporan ke Presiden

Kompas.com - 21/01/2011, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah membuat laporan tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait tudingan yang disampaikan Gayus H Tambunan seusai pembacaan vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Hal itu dikatakan anggota Satgas yang juga Wakil Jaksa Agung Darmono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/1/2011). Namun, apakah laporan tersebut sudah dikirimkan ke Istana atau belum, Darmono tidak menjelaskannya.

"Kami sudah membuat laporan ke Pak Presiden, masalah klarifikasi terhadap tuduhan yang dilontarkan Gayus dan klarifikasi sudah kami lakukan," kata Darmono.

Sebelumnya, Presiden melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha menyatakan menunggu laporan tertulis dari Satgas terkait pernyataan Gayus. Seusai mendengarkan vonisnya, Gayus menyatakan bahwa Satgas merekayasa kepergiannya ke Singapura. Dia juga menuding Satgas telah memolitisasi kasusnya. Apa yang disampaikan Gayus tersebut, kata Darmono, telah diklarifikasi oleh Satgas secara langsung.

"Kami jawab dan lantas sesuai dengan tindakan-tindakan yang selama ini kami lakukan," katanya.

"Sudah kami jawab bahwa itu semua tidak benar dan tidak benarnya di mana sudah kami sampaikan fakta-fakta dengan bukti-bukti termasuk pembicaraan. Nanti juga akan dikuatkan apa yang telah disampaikan Gayus di depan persidangan," papar Darmono.

Ketika ditanya apakah Satgas berencana bertemu dengan Gayus untuk mengklarifikasi pernyataannya itu, Darmono mengatakan, sejauh ini Satgas belum berencana bertemu dengan mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

"Yang penting tuduhan yang disampaikan Gayus sudah kami jawab. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan Gayus di depan sidang, orang sudah paham bahwa apa yang disampaikan Gayus tidak benar. Jadi kalau ada orang yang lebih percaya Gayus, aneh juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com