Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Siapkan Laporan ke Presiden

Kompas.com - 21/01/2011, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah membuat laporan tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait tudingan yang disampaikan Gayus H Tambunan seusai pembacaan vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Hal itu dikatakan anggota Satgas yang juga Wakil Jaksa Agung Darmono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/1/2011). Namun, apakah laporan tersebut sudah dikirimkan ke Istana atau belum, Darmono tidak menjelaskannya.

"Kami sudah membuat laporan ke Pak Presiden, masalah klarifikasi terhadap tuduhan yang dilontarkan Gayus dan klarifikasi sudah kami lakukan," kata Darmono.

Sebelumnya, Presiden melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha menyatakan menunggu laporan tertulis dari Satgas terkait pernyataan Gayus. Seusai mendengarkan vonisnya, Gayus menyatakan bahwa Satgas merekayasa kepergiannya ke Singapura. Dia juga menuding Satgas telah memolitisasi kasusnya. Apa yang disampaikan Gayus tersebut, kata Darmono, telah diklarifikasi oleh Satgas secara langsung.

"Kami jawab dan lantas sesuai dengan tindakan-tindakan yang selama ini kami lakukan," katanya.

"Sudah kami jawab bahwa itu semua tidak benar dan tidak benarnya di mana sudah kami sampaikan fakta-fakta dengan bukti-bukti termasuk pembicaraan. Nanti juga akan dikuatkan apa yang telah disampaikan Gayus di depan persidangan," papar Darmono.

Ketika ditanya apakah Satgas berencana bertemu dengan Gayus untuk mengklarifikasi pernyataannya itu, Darmono mengatakan, sejauh ini Satgas belum berencana bertemu dengan mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

"Yang penting tuduhan yang disampaikan Gayus sudah kami jawab. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan Gayus di depan sidang, orang sudah paham bahwa apa yang disampaikan Gayus tidak benar. Jadi kalau ada orang yang lebih percaya Gayus, aneh juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com