Awas Provokasi Jadikan Gayus Pahlawan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengakuan yang disampaikan oleh terpidana korupsi pajak Gayus Halomoan Tambunan seusai pembacaan vonis terhadap dirinya ternyata telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik yang selama ini memang menunggu melakukan serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Sementara Gayus, sebagai pihak yang telah dijatuhi hukuman yang telah secara telanjang melecehkan hukum, seakan-akan menjadi pahlawan.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam pernyataannya yang dikirim ke redaksi Kompas.com, Jumat (21/1/2011), mengatakan, pihak-pihak yang memanfaatkan sensasi Gayus setelah dijatuhi vonis membahayakan upaya penegakan hukum dan perang melawan mafia hukum.

"Kita sudah menyaksikan secara telanjang berbagai pelecehan yang dilakukan Gayus. Meninggalkan penjara dengan menyuap petugas, membuat identitas diri palsu, dan telah melarikan diri ke luar negeri adalah fakta yang kita lihat. Ditambah lagi dengan kesaksiannya yang tidak konsisten di pengadilan. Dengan kenyataan-kenyataan tersebut, lalu Gayus dipercaya begitu saja?" kata Bara.

"Menyedihkan sekali beberapa pihak memanfaatkan pernyataan Gayus untuk menyerang balik Satgas demi kepentingan politik jangka pendek," tambahnya.

Bara tak habis pikir, ada pihak-pihak tertentu menjadikan Gayus sebagai rujukan kebenaran. Pihak-pihak ini, kata dia, dengan sengaja memprovokasi publik seakan-akan kasus Gayus adalah rekayasa semata. Padahal, di persidangan Gayus mengakui telah menerima suap dari perusahaan-perusahaan untuk memanipulasi pajak.

"Provokasi-provokasi yang menjadikan Gayus seakan-akan pahlawan berbahaya terhadap pemberantasan mafia hukum," tegas Bara.

Selanjutnya, Bara berpendapat, demi mematahkan kebohongan Gayus dan pihak-pihak yang menjadikan kebohongan Gayus sebagai peluru untuk menyerang Satgas yang berakibat buruk pada upaya pemberantasan mafia hukum, Presiden perlu mendorong percepatan pengungkapan perusahaan-perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan Gayus dalam melakukan penggelapan pajak.

"Satu-satunya cara adalah melibatkan KPK agar proses ini lebih kredibel," tutup Bara Hasibuan.