Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Partai untuk DPR, Media untuk Rakyat

Kompas.com - 20/01/2011, 02:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, penerima penghargaan Lifetime Achievement, membagi ilmunya tentang kepemimpinan pada malam penganugerahan Charta Politika Award itu di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

"Rumusan leadership (kepemimpinan) adalah orang yang dapat memimpin orang lain untuk melakukan hal yang tidak suka. Kalau menyuruh mereka melakukan hal yang mereka suka, itu namanya koordinator saja," kata Jusuf Kalla disambut tepuk tangan para undangan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu pun membagi tips dan trik saat dirinya harus membuat keputusan yang tidak populer ketika menjadi wakil presiden. Menurut dia, dua lembaga yang harus diberi pemahaman yang mendetail tentang kebijakan pemerintah, yaitu pimpinan partai politik, terutama oposisi dan pimpinan redaksi media massa.

"Pimpinan partai untuk amankan DPR, dan pimpinan redaksi buat amankan rakyat," katanya. Ia juga mengatakan, dalam berkomunikasi haruslah tegas dan jujur dalam menyampaikan informasi. "Hubungan dengan media harus berdasarkan trust (kepercayaan) dan harus dipelihara karena saya tidak bisa bohong," katanya.

Ia pun menambahkan, sebagai pemimpin sebaiknya lebih banyak menyampaikan informasi tanpa melalui juru bicara sebab bisa terjadi salah tafsir.

"Humas jangan sering-sering dipakai, nanti salah tafsir. Kalau saya yang bilang bisa dipertanggungjawabkan, makanya usai pengajian Jumatan, saya selalu bersedia diajak bicara tentang apa saja. Kalau yang bicara itu jubir, bisa saja salah tafsir," katanya.

Bagi seorang pemimpin, katanya, harus berani membuat kebijakan meski keliru daripada sama sekali tidak membuat kebijakan. "Rumusan pemimpin, pemimpin bisa dimaafkan kalau dia salah membuat kebijakan, tapi tidak bisa dimaafkan kalau dia tidak membuat kebijakan," katanya.

Sementara itu, menurut Charta Politika, penghargaan ini diberikan kepada seorang tokoh yang memiliki kontribusi bagi perkembangan komunikasi politik dalam konstelasi politik di Indonesia.

Sosok mantan wakil presiden tersebut dinilai sebagai seorang pemimpin yang lugas, egaliter, dan terbuka yang menjadikan kekuatan dalam kapasitasnya sebagai mediator konflik dan dikenal sebagai tokoh perdamaian.

Hadir pada acara itu penerima penghargaan Charta Politika Award, yaitu untuk Kategori Kepala Daerah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin; Kategori Pemimpin Lembaga Negara, yaitu Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah; dan Kategori Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kemudian, untuk Kategori Politisi dari Partai Oposisi, politisi asal PDI-P Pramono Anung; Kategori Politisi dari Partai Koalisi, anggota DPR Priyo Budi Santoso; dan Kategori LSM/Pengamat yang Berpengaruh di Media Selama 2010, yaitu pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Tokoh lain yang hadir yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Otda Velix Wanggai dan anggota DPR Maruarar Sirait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com