Hidup di Bawah Ancaman Kejahatan

Kualitas merosot

Psikiater dr Nalini Muhdi, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, mengingatkan, tekanan hidup yang terus-menerus membuat kualitas hidup dan kualitas sumber daya warga merosot. Mereka depresi, ditandai perilaku menyimpang, seperti mudah marah atau tersinggung karena sebab sepele, sampai gangguan kejiwaan yang memunculkan kecenderungan orang mudah bunuh diri karena tak sanggup menahan tekanan hidup. ”Ini jadi ancaman dan bahaya besar, sebab dengan kondisi seperti itu, bagaimana bangsa kita akan bersaing dengan bangsa lain,” katanya.

Nalini menilai kondisi ini terjadi karena pemerintah melakukan penelantaran hak publik. ”Pemerintah mengatasi masalah sepotong-sepotong, tak komprehensif, sehingga memunculkan gangguan sistematik. Orang di tataran terbawah akan melakukan segala cara sebagai mekanisme pertahanan hidupnya,” jelasnya.

Nalini yang pernah tinggal di Jakarta dan kini mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, melihat, warga Jakarta mendapat masalah bertumpuk. Tidak ada tempat tinggal dan sarana angkutan murah, nyaman, aman, dan cepat, lapangan kerja, harga barang stabil, dan minimnya rasa aman.

Persoalan kemacetan dan lainnya yang entah kapan berakhir memunculkan ketidakpastian dan ketiadaan pengharapan bagi warga. Mereka yang tidak mampu bersaing memilih jalan pintas. Yang berkendaraan di jalan saling serobot dan melanggar aturan lalu lintas, sedangkan yang terpuruk secara ekonomi memilih mencuri, merampok, menodong asal bisa makan hari ini.

Sosiolog Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, dan sosiolog Universitas Indonesia, Nur Ida Rowaida, secara terpisah menilai kehidupan di Jakarta makin tak berpihak pada masyarakat kecil.

Menurut Hotman, kondisi kota ini secara ekonomi berkembang, tetapi tidak berimbas bagi masyarakat bawah. ”Kota Jakarta telah berada pada titik nadir. Jika tak ada keberpihakan pada masyarakat kecil, apa pun tindakan pemerintah atau siapa pun tak akan berhasil membenahi kota ini,” kata Hotman.

Pemerintah, pihak paling bertanggung jawab terhadap situasi Jakarta yang kian kacau, justru terjebak pada utopia yang mereka bangun. ”Mereka berpikir demokrasi telah berjalan, ekonomi tumbuh, tetapi pemerintah lupa semua itu dinikmati siapa? Pertumbuhan ini tak berimbas pada masyarakat bawah,” katanya.

Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, juga menyatakan, Jakarta kota yang sarat masalah. Tidak cuma soal kemacetan, tetapi juga sosial, kemiskinan, pendidikan, dan sederet persoalan lain. ”Kota ini mungkin memang dalam kondisi sakit. Penyebabnya adalah pemerintah provinsi tidak bisa mendiagnosis masalah atau penyakitnya dan kemudian menyembuhkannya,” katanya. (ABK/ART/FRO/NEL/TRI/COK/NDY)