2011, Saatnya Stop Kebohongan Pemerintah

Kompas.com - 10/01/2011, 14:34 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.

Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).

"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen.

"Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomu semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.

"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan," katanya.

Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantasa korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.

"Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.

Pernyataan tersebut dinyatakan bersama tokoh lintas agama yang antara lain adalah Syafii Maarfi, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, dan I Nyoman Udayana Sangging.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Nasional
    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Nasional
    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Nasional
    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Nasional
    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Nasional
    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Nasional
    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Nasional
    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Nasional
    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Nasional
    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Nasional
    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Nasional
    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Nasional
    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

    Nasional
    Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

    Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

    Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X