2011, Saatnya Stop Kebohongan Pemerintah

Kompas.com - 10/01/2011, 14:34 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.

Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).

"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen.

"Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomu semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.

"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan," katanya.

Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantasa korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.

"Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.

Pernyataan tersebut dinyatakan bersama tokoh lintas agama yang antara lain adalah Syafii Maarfi, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, dan I Nyoman Udayana Sangging.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

    Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

    Nasional
    Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

    Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

    Nasional
    Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

    Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

    Nasional
    Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

    Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

    Nasional
    TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

    TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

    Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

    Nasional
    Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

    Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

    Nasional
    Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

    Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

    Nasional
    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Nasional
    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    Nasional
    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Nasional
    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Nasional
    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Nasional
    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X