Demokrat: Silakan Keluar dari Sekretariat

Jakarta, Kompas - Partai Demokrat meminta polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan segera diakhiri. Partai politik yang merasa tidak nyaman dipersilakan keluar dari Setgab.

Meskipun yakin koalisi partai politik (parpol) akan tetap utuh hingga tahun 2014, Partai Demokrat tidak bisa menghalangi parpol anggota koalisi yang ingin keluar dari Setgab. ”Kalau ada parpol yang sudah merasa tidak at home (di Setgab), ya dapat saja (keluar). Kami tak akan menahannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ja’far Hafsah dalam diskusi refleksi akhir tahun Fraksi Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12).

Beberapa parpol koalisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memang merasa kurang nyaman dengan pola komunikasi yang dibangun di dalam Setgab. PKS merasa Setgab hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan pemerintah, hingga mewacanakan perlunya konsolidasi parpol tengah. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Shiddiq, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar parpol tengah.

Selama ini Setgab didominasi dua parpol besar, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Bahkan menurut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, parpol tengah selalu menjadi korban, terutama ketika Partai Golkar dan Partai Demokrat berselisih paham mengenai sebuah persoalan.

Wacana konsolidasi parpol tengah itu pun dipertanyakan Partai Demokrat. ”Apakah itu sikap resmi parpol?” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa.

Oleh karena itu, Partai Demokrat meminta parpol koalisi menghentikan polemik karena akan mengganggu keberlangsungan Setgab. ”Kalau itu bukan suara parpol, kami meminta pimpinan parpol untuk menghentikan wacana itu. Kalau dibiarkan, itu tidak sehat untuk koalisi,” lanjut Saan.

Ja’far mengkritik sikap beberapa parpol koalisi yang kerap melanggar kesepakatan. Seperti pada saat pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Setgab sudah bersepakat mendukung Busyro Muqoddas, tetapi ada fraksi parpol koalisi yang tidak memilih Busyro.

Padahal, menurut Saan, koalisi harus utuh. Koalisi tidak hanya dibangun di pemerintahan, tetapi juga di parlemen sehingga setiap parpol koalisi harus memperjuangkan hal-hal yang sudah disepakati di Setgab.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far menegaskan, sebenarnya komunikasi yang dibangun di Setgab sudah terbuka. Setiap persoalan selalu dibahas bersama di Setgab, termasuk pada saat membahas pemilihan Ketua KPK. Kekecewaan yang muncul lebih disebabkan oleh kacaunya konsolidasi internal parpol anggota Setgab. Hasil kesepakatan di Setgab sering kali tidak disosialisasikan kepada anggota parpol.

Meskipun terus diguncang masalah, Sekretaris Setgab Syarif Hasan (Partai Demokrat) meyakini, koalisi akan tetap utuh hingga tahun 2014. Dia meminta parpol koalisi mengutamakan persamaan dibandingkan mengumbar perbedaan pendapat. (NTA)