Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko

BPBD perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mitigasi bencana. Peningkatan kapasitas yang sifatnya formal maupun nonformal perlu dilakukan.

"Bahkan perlu sampai ke table top exercise, semua pelaku di satu ruangan, diberi kasus, lalu dilihat bagaimana responsnya, dinilai berdasarkan protap, benar atau tidak, siapa yang bikin posko, siapa memimpin," kata Wisnu.

Ia yakin, jika regulasi dan fungsi lembaga dijalankan, mitigasi akan lebih baik.

Soal mendorong pemerintah daerah lebih responsif terhadap perencanaan mitigasi bencana, diakui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ia mencontohkan, pihaknya selalu aktif mengirimkan informasi iklim dan cuaca kepada semua pemerintah daerah.

"Saya bikin surat kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Saya sudah perintahkan untuk segera bentuk BPBD, minta mereka bikin anggaran yang memadai. Tetapi, apakah itu dijalankan di daerah, ini kan era otonomi," ujarnya.