Kepercayaan, Modal Sosial Cegah Bencana

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy

Tahun 2010 adalah tahun duka untuk Indonesia. Korban jiwa akibat bencana banjir-longsor di Wasior, Papua Barat, tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan letusan Gunung Merapi, Yogyakarta, 1.076 orang dan kerugian materi tak kurang dari Rp 4,5 triliun.

Kejadian bencana alam yang jumlahnya meningkat tajam tahun 2008 dan 2009 menuntut refleksi apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Yang percaya manusia adalah jagat kecil yang menyatu dengan semesta sebagai jagat besar pasti memegang konsep hidup harmonis dengan segala yang ada di muka Bumi. Dengan orang-orang terdekat, tetangga, orang satu kampung, dan seterusnya. Sebaliknya, pemimpin yang amanah adalah yang mampu membangun suasana agar rakyat merasa diperlakukan adil, dijamin hak hidup dan penghidupannya. Begitu juga terhadap alam, hidup dalam harmoni adalah kunci keselamatan dan kesejahteraan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, 65 persen kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu berhubungan dengan curah hujan dan iklim, berupa banjir, longsor, angin topan, serta pasang dan gelombang laut.

Bencana tersebut sebagian besar dapat dihindari. Tetapi, jangankan memenuhi kewajiban sebagai makhluk berakal budi untuk hidup seimbang dengan alam demi kebaikan manusia sendiri, memelihara harmoni di antara sesama saja kini semakin sulit. Yang kuat menindas yang lemah, yang mayoritas meminggirkan minoritas, yang berkuasa lupa kewajiban memberikan rasa aman dan tenteram rakyat. Kesewenang-wenangan itu juga tecermin dalam perlakuan terhadap alam yang imanen dan pasif. Alam pun bereaksi dengan akibat bencana.

Perubahan iklim yang disebabkan naiknya suhu permukaan Bumi adalah akibat ulah manusia. Dampaknya, perubahan pola iklim, curah hujan berlebih atau kekeringan, naiknya muka air laut, hingga meluasnya jenis penyakit.

Modal Sosial

Kerugian bencana alam yang jarang dihitung dan seharusnya menjadi perhatian adalah hilangnya modal sosial berupa rasa percaya masyarakat, terutama kepada para pemimpinnya, atas kemampuan berempati kepada korban.

Di Sumatera Barat, gubernurnya memilih pergi ke Jerman saat korban tsunami di Mentawai belum tuntas tertangani. Di Yogyakarta, masyarakat masih menunggu terwujudnya janji bantuan sapi yang diucapkan Presiden, sementara pada saat bersamaan pemerintah mengajukan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta yang meresahkan rakyat Yogya.

Kepercayaan, menurut pemikir sosial politik asal Amerika, Francis Fukuyama, adalah modal sosial yang sama pentingnya dengan modal fisik dalam mencapai kejayaan ekonomi di tengah persaingan global. Melalui bukunya, Trust: The Social Virtues & the Creation of Prosperity (1995), Fukuyama memperlihatkan pengalaman berbagai bangsa bahwa hanya masyarakat dengan kepercayaan sosial tinggi dan memelihara keeratan ikatan sosial komunitasnya yang akan mampu mencapai kejayaan ekonomi pada zaman kompetisi bebas saat ini. Dalam konteks negara, kepercayaan itu juga antara warga dengan pemerintahnya (Kompas, 10/8/1997).

Sampai akhir November 2010, BNPB mencatat ada 608 bencana terjadi, termasuk tiga bencana besar di atas. Diperkirakan seiring dengan datangnya bulan Desember, dengan curah hujan diperkirakan ekstra tinggi tahun ini hingga Maret 2011, bencana seperti banjir dan longsor akan banyak terjadi.

Data BNPB memperlihatkan, dari tahun ke tahun kejadian bencana terus bertambah (lihat Tabel). "Kecenderungan kejadian bencana meningkat karena terjadi perubahan iklim dan faktor manusia," ujar Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Penggundulan hutan (deforestasi), demikian Sutopo, lebih dari 1 juta hektar per tahun, sementara kemampuan pemerintah menanami hutan kembali hanya 400.000 hektar per tahun, itu pun dengan catatan, jika 50 persen saja dari pohon yang ditanam bisa tumbuh besar sudah sangat bagus.

Perubahan Paradigma

Sementara gempa bumi tidak dapat ditentukan kapan akan terjadi, bencana lain, terutama yang disebabkan manusia, sangat bisa diantisipasi dan dikurangi risikonya. BNPB memasukkan pula kegagalan teknologi, kebakaran, aksi teror dan sabotase, serta kerusuhan sosial sebagai bencana.

Perubahan iklim di Indonesia diperkirakan menyebabkan naiknya suhu muka Bumi, curah hujan lebih tinggi, naiknya permukaan air laut, dan iklim lebih kering di wilayah lain.

Dampaknya sudah dirasakan antara lain dari turunnya produksi dan kualitas beras tahun 2010 serta cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab impor beras 850.000 ton, dan turunnya produksi gula. Harga gandum dunia pun naik setelah Rusia mengalami kebakaran hebat yang merusak panen gandumnya.

Dalam hal ketahanan pangan, perubahan iklim menjadi isu utama pembahasan Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 selain sistem logistik pangan nasional. Yang akan merasakan dampak terberat bencana akibat curah hujan lebih tinggi dari normal dan kekeringan adalah petani dan nelayan kecil karena mereka produsen terbesar pangan nasional. Kelompok dengan tingkat sosial-ekonomi rendah juga akan merasakan dampak terberat bencana ini karena mereka paling tidak memiliki kemampuan beradaptasi.

Kepala BNPB Syamsul Maarif kepada Kompas mengatakan, tantangan terbesar BNPB adalah meyakinkan semua pemangku kepentingan dari Merauke hingga Sabang mengenai potensi bencana di wilayah masing-masing dan meresponsnya dengan tindakan nyata. Penanganan bencana pun harus berubah dari responsif menjadi preventif dalam arti mengurangi risiko bencana, dari yang sentralistik menjadi desentralisasi. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan tanggung jawab daerah harus segera diwujudkan.

Dari sekitar 78.000 desa, menurut Sutopo, 26.000 desa di antaranya rawan bencana karena faktor alam dan pengaruh manusia. Dari 33 provinsi, yang belum memiliki BPBD adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua. Dari hampir 500 kabupaten/kota, yang sudah membentuk BPBD baru 171 kabupaten/kota.

Dari BPBD yang sudah terbentuk pun masih terkendala sumber daya manusia. Menurut Sutopo, BNPB membantu pelatihan, tetapi banyak dari mereka kemudian dimutasi atau memasuki usia pensiun.

Tahun 2011 bencana masuk prioritas Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan harus segera diikuti aksi konkret di tingkat daerah hingga ke kabupaten/kota. Di luar itu, BNPB, menurut Sutopo, berupaya agar program pembangunan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memasukkan unsur pencegahan bencana di desa-desa yang rawan. Begitu juga dengan bantuan operasional sekolah, memasukkan unsur pencegahan, misalnya unsur bangunan tahan gempa.

Dalam era otonomi daerah saat ini, kepercayaan sebagai modal sosial menjadi semakin penting untuk menggerakkan keeratan antara pemerintah pusat dan daerah, keeratan antara warga dan pemerintahnya, serta keeratan komunitas. Tanpa rasa percaya, pencegahan bencana hanya tinggal wacana.