JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (CETRO) Hadar Nafis Gumay berpandangan, gagasan pemerintah untuk mengembalikan pemilihan Gubernur ke DPRD merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
Menurut dia, gagasan itu bisa membuat masyarakat menjadi apolitik atau jauh dan tidak peduli dengan politik. Saat ini, tren demokrasi sudah ke arah demokrasi partisipatif. Apa yang terjadi selama kurang lebih 10 tahun ini dinilai sudah menggugah masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, terutama untuk memilih pemimpinnya.
"Kita sudah memberikan kedaulatan, hak untuk memilih kepada masyarakat. Sekarang kok mau diambil lagi. Kita sebenarnya mau membangun demokrasi seperti apa? Tren-nya sekarang demokrasi partisipatif, dari bawah ke atas, bukan top down. Dan itu sudah berjalan," kata Hadar kepada Kompas.com, Senin (13/12/2010).
"Kalau Gubernur dipilih DPRD, itu bisa menjauhkan masyarakat dari demokrasi. Bisa jadi masyarakat tidak peduli dengan politik dan demokrasi. Kita akan punya masyarakat yang apolitik," lanjutnya.
Peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin juga dianggap sebagai salah satu cara untuk memperketat mekanisme kontrol terhadap penguasa. Pemilihan oleh rakyat, menurut Hadar, akan membuat pemimpin bertanggung jawab kepada pemilihnya.
"Kalau dipilih DPRD, maka dia hanya akan berorientasi kepada DPRD yang memilihnya. Tidak ke rakyat. Kita ingin masyarakat diberi peran besar untuk ikut mengontrol pemerintahnya. Apa yang berjalan selama ini sudah baik, kita hanya perlu memperbaiki segala kekurangan," ujar Hadar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.