JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sosial (PKS) Anis Matta menyatakan setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengambil alih kasus mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus H Tambunan.
Secara pribadi Anis juga mendorong KPK agar mengambil alih kasus ini meskipun masih banyak kasus besar lainnya yang menumpuk di KPK. "Cuma memang secara obyektif karena ini melibatkan polisi memang lebih bagus diambil alih KPK," katanya usai paripurna di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2010).
"Ini taruhan juga untuk KPK, karena selama ini kasus besar di KPK yang belum selesai juga banyak," tambah Anis.
Menurut Anis, yang menjadi akar masalah penegakkan hukum saat ini adalah para penegak hukumnya yang bermasalah, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, juga KPK sendiri. "KPK pun punya masalah juga. Tapi saya setuju ini diambil alih oleh KPK walaupun KPK punya masalah sendiri ya. Masalah di internal KPK-nya," ujar pimpinan DPR itu.
Bukan hanya dalam kasus Gayus, penanganan kasus yang dinilainya amburadul juga terjadi di kasus lainnya. Hal tersebut, kata Anis, menunjukkan bahwa selama ini political will pemerintah untuk menegakkan hukum belum cukup kuat.
"Pada akhirnya ini bermuara pada komitmen pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum, " pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.